Dalam menjalankan tugas jurnalistik, seorang wartawan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?r=0&amp;p=1&amp;q=uu%2040%201999&amp;rs=1847&amp;re=2022&amp;h=uu?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_40_1999" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Pers</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a3394a64571a/peraturan-dewan-pers-nomor-6-peraturan-dp-v-2008-tahun-2008?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=kode_etik_jurnalistik" style="color:blue; text-decoration:underline">Kode Etik Jurnalistik</a>. Salah satunya adalah wartawan hendaknya menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Untuk menjalankan profesinya tersebut, bolehkah wartawan merekam tanpa izin?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Wartawan Merekam Tanpa Izin?

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S Depari. Foto: Kominfo

PWI menilai terdapat belasan pasal dalam Undang-undang KUHP baru yang dinilai dapat menjerat wartawan maupun perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalankan tugas jurnalistik.

KUHP Baru Diharap Tidak Jadi 'Senjata' untuk Pidanakan Wartawan

Ilustrasi sejumlah jurnalis mengadakan aksi terkait kasus kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik. Foto: RES

Secara garis besar tujuan utama adanya hukum humaniter internasional yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik secara nyata atau aktif dalam permusuhan maupun tidak turut serta dalam permusuhan. 

Pembunuhan Wartawan di Medan Perang Merupakan Pelanggaran Hukum Humaniter

Benar. Dewan Pers salah satunya berfungsi melakukan pendataan terhadap perusahaan pers. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, perusahaan pers akan diberikan status tertentu, misalnya terverifikasi administrasi dan faktual, bagi perusahaan pers yang lulus tahap verifikasi administrasi dan faktual.

Selain itu, wartawan harus mengikuti uji kompetensi oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi.

Lantas bagaimana hukumnya jika wartawan yang tidak tersertifikasi menulis artikel yang dianggap menyudutkan pihak lain, kemudian diterbitkan oleh perusahaan pers?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Begini Ketentuan Sertifikasi Wartawan

Foto: RES

Total sebanyak 5.512 jurnalis yang divaksin dengan waktu selama tiga hari.

Vaksinasi Covid-19 untuk Ribuan Jurnalis

Penyandang disabilitas. Foto: RES

Dengan Pedoman ini media dan wartawan diharapkan mengambil sudut pandang pemberitaan pemberdayaan dan mengapresiasi penyandang disabilitas yang populasinya sekitar 22,5 juta orang.

Dewan Pers Segera Terbitkan Pedoman Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas

Petugas medis melakukan tes swab PCR Covid-19 kepada wartawan di Gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu (12/8). 

Cegah Penyebaran Covid-19, Dewan Pers Gelar Tes Swab

Ilustrasi: BAS

Harusnya sengketa pemberitaan diselesaikan melalui Dewan Pers bukan lewat pengerahan buzzer.

Ramai-ramai Menolak Intimidasi Digital

Beranda

Home

wartawan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#wartawan