Jumlah data yang ditemukan di kategori ini : 265
Transaksi Material Berkaitan dengan Peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Apa saja perubahan-perubahan krusial terhadap Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material? Bagaimana kaitannya dengan Peraturan tentang afiliasi dan benturan kepentingan? - 06 Januari 2011
Arah Kebijakan KPPU Berkaitan dengan Regulasi Merger, Konsolidasi dan Akuisisi
Bagaimana arah kebijakan KPPU berkaitan dengan regulasi merger, konsolidasi dan akuisisi? - 29 November 2010
Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pemotongan Pajak
Bagaimanakah wacana CSR sebagai instrumen pemotongan pajak? Masalah apa saja yang muncul sehubungan dengan kewajiban CSR sebagai Instrumen pemotongan pajak? - 18 November 2010
Strategi Pembuatan Legal Due Diligence yang Tanpa Celah
Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan legal due dilligence? Bagaimanakah strategi pembuatan legal due diligence yang tanpa celah? - 15 November 2010
Hak Restitusi PPN: Mengikis Penyelewengan, Meningkatkan Kepatuhan
Bagaimana jika yang mengajukan permohonan restitusi adalah WP Badan yang mempunyai itikad baik? - 23 September 2010
Tata Cara Pemberitahuan & Penilaian Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Sesuai PP 57/2010
Apa saja hal-hal yang diatur dalam PP No. 57 tahun 2010? Bagaimana tata cara pemberitahuan merger, konsolidasi dan akuisisi terkait dengan PP No. 57 tahun 2010? - 10 Agustus 2010
Kriteria Baku Pemeriksa Dalam Menilai Suatu Merek dan Persiapan Menyongsong Protokol Madrid
Bagaimana sebenarnya kriteria baku pemeriksa dalam menilai suatu merek? bagaimana persiapan Indonesia dalam menyongsong Protokol Madrid? - 20 Juli 2010
Memahami Parameter dan Kasus-Kasus Pelanggaran Kartel di Indonesia
Apa parameter yang digunakan KPPU untuk menilai perilaku pelaku usaha yang terindikasi kartel? - 14 Juli 2010
Daftar Negatif Investasi Pasca Diundangkannya Perpres DNI Tahun 2010
Apakah dengan terbitnya peraturan ini dapat meningkatkan investasi dan memberikan kepastian hukum para investor asing? - 14 Juni 2010
Kepemilikan Properti oleh WNA Akibat Perkawinan Campuran (Peluncuran Buku Tanya jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian)
Masalah-masalah apakah yang akan timbul berkaitan dengan perempuan WNI yang melangsungkan perkawinan campuran? Bagaimana status kepemilikan properti dalam perkawinan campuran? Masalah apa saja yang timbul berkaitan dengan kepemilikan properti dalam perkawinan campuran? - 17 Mei 2010

Coffee Break


Testimonials

Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M.

Praktisi Hukum dan Akademisi

Saya kira diskusi ini mungkin akan bersejarah karena kita membicarakan untuk yang akan datang. Diskusi ini untuk bagaimana melihat hukum kita yang lebih baik untuk yang akan datang, artinya hukum itu tentu untuk orang bukan orang untuk hukum. Diskusi seperti ini sebenarnya kalo menurut sistem hukum kita, sudah semestinya terjadi.

Mariana Sutadi, S.H.

Duta Besar RI untuk Romania, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Hukumonline sangat pandai dan jeli sekali dalam melihat topik-topik yang memang sangat diperlukan pembahasan yang mendalam.



[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua