Jumlah data yang ditemukan di kategori ini : 264
Membedah Peraturan Bapepam & LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu
Langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan oleh para stakeholder, terutama emiten/perusahaan publik, agar dapat melaksanakan peraturan a quo tanpa merugikan emiten/perusahaan publik - 31 March 2009
Suap, "Keharusan" Bagi Pelaku Usaha?
Mengetahui indikator maraknya paraktik suap yang terjadi antara pelaku usaha dan institusi publik, faktor-faktor yang dapat menjadi trigger dalam praktik suap-menyuap dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik suap yang telah berkembang. - 16 February 2009
Undang-Undang Minerba: Nasionalisasi atau Privatisasi?
Salah satu isu sentral dalam UU Minerba adalah peralihan rezim kontrak menjadi rezim izin - 21 January 2009
Perluasan Alat Bukti Hukum yang Sah dalam UU ITE
Apakah saat ini, informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti melakukan suatu penuntutan? - 18 December 2008
« Sebelumnya 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Berikutnya »

Coffee Break


Testimonials

Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M.

Praktisi Hukum dan Akademisi

Saya kira diskusi ini mungkin akan bersejarah karena kita membicarakan untuk yang akan datang. Diskusi ini untuk bagaimana melihat hukum kita yang lebih baik untuk yang akan datang, artinya hukum itu tentu untuk orang bukan orang untuk hukum. Diskusi seperti ini sebenarnya kalo menurut sistem hukum kita, sudah semestinya terjadi.

Mariana Sutadi, S.H.

Duta Besar RI untuk Romania, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Hukumonline sangat pandai dan jeli sekali dalam melihat topik-topik yang memang sangat diperlukan pembahasan yang mendalam.



[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua