Kamis, 08 October 2009
Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha
Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, Bahasa Indonesia wajib digunakan
Project

 

Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan RUU tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menjadi UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24 Tahun 2009). Salah satu hal yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 adalah mengenai penggunaan Bahasa Indonesia.  

Dalam Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, Bahasa Indonesia wajib digunakan” (ayat [1]). Jika melibatkan pihak asing maka perjanjian dibuat dalam 2 (dua) bahasa, salah satunya bahasa Indonesia (pasal 31 ayat [2]). Artinya, semua perjanjian yang dibuat di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jika konstruksi hukum tersebut diimplementasikan dalam kontrak – kontrak komersial yang acap kali dibuat dalam bahasa asing, maka banyak permasalahan yang dapat terjadi. Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

 

  • Apa latar belakang dan tujuan adanya Pasal 31 UU 24 Tahun 2009?
  • Apakah pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 juga mengatur seluruh perjanjian, termasuk perjanjian komersial yang tidak melibatkan lembaga pemerintah/Negara?
  • Apakah ada pengecualian dan/atau batasan dalam Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009?
  • Apakah akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009? Batal demi hukum atau dapat dibatalkan?
  • Perjanjian dalam 2 (dua) bahasa yang salah satu berbahasa Indonesia, perjanjian mana yang otentik/resmi?

 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka hukumonline.com telah mengadakan Seminar Hukumonline ”Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha” pada 8 Oktober 2009, bertempat di Hotel Atlet Century Park – Senayan dengan narasumber – narasumber sebagai berikut:

 

1.  Lukman Hakim (Komisi X DPR RI Periode 2004 - 2009) - Latar Belakang dan Tujuan Pasal 31 UU 24 Tahun 2009;

2.  Suhariyono AR. (Direktur Perancangan Peraturan Perundang – undangan Departemen Hukum dan Ham RI) - Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia;

3.  Indri Pramitaswari (Partner, Hadiputranto Hadinoto & Partners) - Permasalahan Hukum dalam Kontrak Dua Bahasa ;

4.  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Ahli Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) - Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dari Perspektif Hukum Internasional

 

Moderator:

Zacky Z. Husein (Partner, Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro)

 

Notulensi Seminar ini, tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.com.* Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami via email di talks(at)hukumonline(dot)com.

*syarat dan ketentuan berlaku

 

 

 

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua