Kamis, 18 December 2008
Perluasan Alat Bukti Hukum yang Sah dalam UU ITE
Apakah saat ini, informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti melakukan suatu penuntutan?
project

 

 

Dewasa ini, segala transaksi secara elektronik telah banyak terimplementasi. Misal untuk keperluan transfer dana, pembayaran, pembelian, pemberian informasi dan lain sebagainya. Melalui transaksi elektronik, konsumen mendapatkan bukti transaksi berupa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

 

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

 

Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

 

Namun, di sisi lain keabsahan atau ontentisitas dari alat bukti hukum yang berupa informasi elektronik/dokumen elektronik masih harus dipertanyakan. Memang dalam UU ITE, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE dan persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU ITE.

 

Dari penjabaran di atas timbul pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana salah satu pihak memastikan suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang telah terjamin keabsahan dan ontentisitasnya? Apakah saat ini, informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti melakukan suatu penuntutan? Dalam proses peradilan, apakah hakim dapat memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut?

 

Pertanyaan–pertanyaan di atas penting untuk dijawab. Pasalnya, pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan baik pidana maupun perdata. Pada kasus pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini, jika tidak cukup alat bukti, terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan, begitupun sebaliknya. Sedangkan pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka www.hukumonline.com bekerjasama dengan PT. Ades Water Indonesia telah mengadakan Talk!hukumonline-discussion dengan tema “Perluasan Alat Bukti Hukum yang Sah dalam UU ITE”, pada 18 Desember 2008 lalu, bertempat di PT. Ades Water Indonesia, Jl Letjen TB Simatupang Kav 88, Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt 14, dengan dihadiri oleh narasumber-narasumber sebagai berikut :

  • Brian A. Prastyo (Akademisi)
  • Arief Indra Kusuma Ardhie S.H., M.Hum (Jaksa pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI/Tim Sosialisasi UU ITE)  

 

Moderator : Amrie Hakim (Content Manager hukumonline.com)

 

Notulensi diskusi ini tersedia gratis bagi para pelanggan hukumonline.com.* Silahkan hubungi kami via email talks(at)hukumonline(dot)com.

 

*syarat ketentuan berlaku 

 

 

 

 

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua