Senin, 17 Desember 2012
Kewajiban Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Terkait Outsourcing di Indonesia Pasca Penerbitan Permenakertrans No. 19/2012
Bagaimanakah praktik outsourcing tenaga kerja di Indonesia pasca penerbitan Permenakertrans No. 19/2012?
AW/PROJECT

 

Pada tanggal 19 November 2012, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusaha Lain (Permenakertrans 19/2012). Terdapat beberapa pengaturan baru terkait jasa outsourcing, dan beberapa merupakan pengembangan dari peraturan yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut melandasi hukumonline.com membuat acara dengan tema "Kewajiban Hukum bagi Para Pelaku Usaha terkait Outsourcing di Indonesia Pasca Penerbitan Permenakertrans No. 19/2012" pada hari Kamis, 10 Januari 2013 yang lalu.

Dalam menyelenggarakan acara yang berbentuk seminar ini, hukumonline mendatangkan para pakar yang memiliki keahlian terkait bidang ini. Dalam seminar yang dipandu oleh pimpinan redaksi Hukumonline.com, Abdul Razak Asri, hukumonline menghadirkan:

  • Dyah Hartanti, Kepala Seksi Penegakan Norma Hukum, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi - RI, yang menyampaikan materi "Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain";
  • Wisnu Wibowo, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), yang menyampaikan materi "Outsourcing Pasca Permenakertrans 19 Tahun 2012"; dan
  • Prof. Aloysius Uwiyono, Pakar Hukum Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, yang menyampaikan materi "Implikasi Hukum Permenakertrans 19/2012 terhadap Praktik Outsourcing di Indonesia".

Secara keseluruhan, acara seminar berlangsung dengan lancar, dan para peserta aktif terlibat dalam diskusi yang melahirkan banyak ide dan pemikiran yang semoga saja dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun pengaturan terkait outsourcing ke depannya. Seminar ini diselenggarakan di Ballroom A, Hotel Aryaduta Jakarta.

---------

Jika anda tertarik dengan notulensi seminar ini, silahkan hubungi kami via email ke talks(at)hukumonline(dot)com. Notulensi seminar ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua