Selasa, 17 June 2014
Daftar Negatif Investasi Pasca Diundangkannya Perpres DNI Tahun 2014
Menjabarkan dan mendiskusikan Perpres DNI 2014
YI/FD

Revisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres DNI 2010) akhirnya terbit.Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang  Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres DNI 2014). Revisi tersebut merupakan upaya untuk lebih meningkatkan penanaman modal di Indonesiadan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) yang mulai diadakan tahun 2015 mendatang. Perbaikan pengaturan mengenai DNI ini berada pada sektor-sektor yang sensitif yang mampu menggerakkan roda perekonomian misalnya bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, kelautan dan perikanan, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, kesehatan, pendidikan, komunikasi dan informatika, keuangan, perbankan, perdagangan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu hukumonline.com telah menyelenggarakan Seminar Hukumonline 2014 dengan topik "Daftar Negatif Investasi Pasca Diundangkannya Perpres DNI 2014", yang diselenggarakan pada:
 
Hari/tanggal: Selasa, 17 Juni 2014
Waktu: 08.30-13.00 WIB
Tempat: Kridangga Ballroom Atlet Century Park Hotel, Senayan-Jakarta
 
Pelaksanaan seminar ini berlangsung dengan lancar. Narasumber yang hadir dalam seminar ini adalah Farah Ratnadewi Indriani (Deputi Bidang Pengembangan Iklim penanaman Modal BKPM) dan Ahmad Fikri Asssegaf (partner dari Assegaf Hamzah&Partners). Peserta seminar sangat aktif sehingga terjadi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta dalam berbagi pengetahuan mengenai DNI 2014.


Jika anda tertarik dengan notulensi pelatihan ini, silahkan hubungi kami via email ke talks(at)hukumonline(dot)com. Notulensi ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.
 

 
Didukung oleh
Assegaf Hamzah&Partners
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua