Kamis, 26 June 2014
Teknik Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial dan Metode Penyusunan Berkas Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial (Angkatan Kedua)
Pemahaman dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial
GNS/DP
Perselisihan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat perkerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pemahaman tentang perselisihan hubungan industrial dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi dasar penting yang harus diketahui baik oleh pengusaha maupun pekerja itu sendiri karena seringnya terjadi perselisihan dalam suatu hubungan kerja. Terdapat beberapa cara dalam penyelesaian perseisihan hubungan industrial, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelsaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pemahanan tentang bagaimana proses beracara di pengadilan hubungan industrial juga harus diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dalam hubungan industrial.

Hukumonline.com pada tanggal 24-25 Juni 2014 telah menyelenggarakan Pelatihan Hukumonline 2014 dengan tema “Teknik Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial dan Metode Penyusunan Berkas Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial (Angkatan Kedua)”. Narasumber dalam pelatihan ini adalah:

 
Juanda Pangaribuan
(Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat)

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini berjalan dengan lancar serta menarik, materi pelatihan disampaikan secara interaktif, sehingga dalam menegikuti jalannya pelatihan, peserta berperan aktif serta banyak menyampaikan pendapat maupun pertanyaan.
_ _ _ _ _ _ _

Jika anda tertarik dengan notulensi pelatihan ini, silahkan hubungi kami via email ke talks(at)hukumonline(dot)com. Notulensi ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua