Jumat, 19 September 2014
Legal Due Diligence Perusahaan Perkebunan (dikaitkan dengan Perkembangan Peraturan di Bidang Perkebunan)
Pemahaman uji tuntas perkebunan
GNS/FD
Uji Tuntas (Due Diligence) adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan oleh calon pembeli secara terbatas atau menyeluruh (detail) terhadap kegiatan usaha perusahaan target yang akan diambil alih (diakuisisi) dimana terfokus kepada beberapa bidang yang dianggap penting, antara lain hukum, keuangan, pajak, dan teknis. Tujuan dari legal due diligence antara lain adalah untuk memahami kegiatan perusahaan target dan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan permasalahan yang sering terjadi dalam legal due diligence adalah mengenai kepatuhan hukum, perjanjian materiil, tumpang tindih lahan (kawasan hutan & kawasan moratorium, izin usaha lain seperti pertambangan lain atau IPPKH).

Pentingnya kemampuan penasihat hukum atau penasihat hukum perusahaan dalam melakukan legal due diligence sangat diperlukan dalam suatu transaksi akuisisi untuk menemukan permasalahan hukum (ketidakpatuhan hukum), resiko dan kewajiban, potential deals breakers pada perusahaan target untuk dibahas lebih lanjut pada proses negosiasi harga akuisisi, isi dari pernyataan dan jaminan dalam PPJB (akta jual beli).

Hukumonline.com, pada Kamis, 18 September 2014 mengadakan Pelatihan hukumonline 2014 dengan Tema “Legal Due Diligence Perusahaan Perkebunan (dikaitkan dengan Perkembangan Peraturan di Bidang Perkebunan)”. Narasumber dalam pelatihan ini adalah :
Mohamad Kadri (Partner AKSET Law)
&
Ali Suryadharma (Senior Associate AKSET Law)
 
Pelatihan ini juga membahas mengenai poin-poin utama dalam draft Rancangan Undang-Undang Perkebunan, antara lain mengenai pengalihan kepemilikan mayoritas perusahaan kebun Non-Tbk kepada asing memerlukan saran dan pertimbangan Menreri dan akan tunduk kepada maksimum kepemilikan asing sebesar 30%.
 _ _ _ _ _ _

Jika anda tertarik dengan notulensi pelatihan ini, silahkan hubungi kami via email ke talks(at)hukumonline(dot)com. Notulensi ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.
 
Didukung Oleh:

AKSET Law
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua