Jumat, 10 Oktober 2014
Memahami Instrumen Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009
GNS/YA
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) berupaya mengaturpenegakan hukum lingkungan secara lebih komprehensif. UU 32/2009 tidak saja mengatur instrumen perizinan yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan atau kegiatan usaha, tapi juga memperjelas tentang kegiatan atau perbuatan apa yang dapat dianggap sebagai suatu tindakan perusakan atau pencemaran lingkungan yang dapat dikenai sanksi serta instrumen penegakan hukumnya.

UU 32/2009 mengatur berbagai instrumen baik yang berbentuk administratif, pidana, maupun perdata untuk memberikan sanksi serta menuntut pertanggungjawaban hukum atas kasus pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum maupun pengaturan hukum dan penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana. Serta bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) yang dianggap melanggar perturan di bidang lingkungan. Penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bentuk khusus pertanggungjawaban hukum dalam kasus lingkungan.

Hukumonline.com, pada Kamis, 9 Oktober 2014 mengadakan Workshop hukumonline 2014 dengan Tema Memahami Instrumen Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan”. Narasumber dalam workshop ini adalah:

Cicilia Sulastri, S.H.,M.Si
(Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Lingkungan Hidup)
&
Fauzul Abrar
(Konsultan Hukum Lingkungan & Partner Mulyana Abrar Advocates (MAA))
 
Keynote Speaker:
Himsar Sirait
(Deputi V Bidang Penegakkan Penaatan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup)
 
_ _ _ _ _ _

Jika anda tertarik dengan notulensi workshop ini, silahkan hubungi kami via email ke talks(at)hukumonline(dot)com. Notulensi ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.
 

Didukung Oleh:
MULYANA ABRAR ADVOCATES (MAA)
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua