Rabu, 11 Pebruari 2015
Tata Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Angkatan ke IV)
Pemahaman terkait pelaksanaan PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan dalam praktik.
GNS/FD
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Ketentuan mengenai alasan pemutusan hubungan kerja selain diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dapat diatur juga di dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama. Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan proses yang pelik baik bagi pengusaha maupun pekerja, sehingga dari sekian banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial, perkara terkait PHK termasuk salah satu perkara yang paling sering ditemui.

Hukumonline.com, pada Selasa, 10 Februari 2015 telah mengadakan Pelatihan hukumonline 2015, dengan tema “Tata Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Angkatan IV)”. Narasumber dalam pelatihan ini adalah :
Juanda Pangaribuan
(Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat)
 
Dalam pelatihan yang berlangsung dengan interaktif, narasumber dan peserta saling berbagi pengalaman mengenai PHK dalam praktik. Dalam pelatihan ini juga membahas PHK secara umum berdasarkan UU Ketenagakerjaan, tetapi juga dibahas mengenai beberapa Putusan Mahkamah Konsutitusi (MK) yang terkait dengan PHK, contoh kasus yang secara nyata terjadi dalam praktik,  upah proses PHK, serta teknik perundingan dalam proses PHK.

---------

Jika anda tertarik dengan Notulensi Pelatihan ini, silahkan menghubungi kami via e-mail ke talks.hukumonline.com. Notulensi ini tersedia gratis bagi pelanggan hukumonline.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua