Rabu, 30 September 2015
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015
Pemahaman terhadap penggunaan tenaga kerja asing
GNS/ES
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia  telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permen 16/2015). Permen 16/2015 tersebut menggantikan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 (Permen 12/2013) yang sebelumnya mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Terdapat beberapa perbadaan yang antara Permen 16/2015 dengan Permen 12/2013. Pada Permen 16/2015 syarat pendidikan S1 bagi TKA dan kembampuan berbahasa Indonesia dihilangkan. Tetapi terdapat ketentuan baru, antara lain pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA, serta adanya kewajiban kepesertaan jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan. Hal menarik lainnya adalah dalam Permen 16/2015 diatur bahwa IMTA berlaku juga bagi TKA yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi, dewan komisaris atau anggota pembina, anggota pengurus, anggota pengawas yang berdomisili di luar negeri.
 
Hukumonline.com, pada Selasa, 29 September 2015 telah mengadakan Workshop hukumonline 2015 dengan Tema “Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor 16 Tahun 2015”. Narasumber dalam workshop ini adalah :
 
  • R. Septy Priharso (Kepala Seksi IMTA Sektor Industri, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ditjen BINAPENTA, Kementerian Ketenagakerjaan RI); dan
  • Ahmad Fadli (Senior Associate Brigitta I. Rahayoe & Partners (BIR&P))
Moderator dalam workshop ini adalah Imam Hadi Wibowo (Manager Klinik Hukumonline.com)
 
 
 
 
Didukung oleh :
 
Brigitta I. Rahayoe & Partners
 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua