Jumat, 23 October 2015
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 (Angkatan Kedua)
Pemahaman terhadap penggunaan tenaga kerja asing
GNS/ES
Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) akan selalu menjadi topik yang menarik yang untuk didiskusikan. Kebutuhan akan tenaga kerja asing masih dirasakan oleh pemberi kerja dalam kegiatan usahanya. Pemberi kerja sehubungan dengan penggunaan TKA, berkewajiban untuk memiliki izin untuk penggunaan TKA, menunjuk tenaga kerja Indonesia pendamping (terkecuali direksi/komisaris), menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku, melaksanakan diklat kerja bagi tenaga kerja Indonesia (terkecuali direksi/komisaris), membayar kompensasi atas setiap TKA dan memulangkan TKA ke negara asalnya.

Pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan TKA diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 (Permen 16/2015) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan menteri Nomor 12 Tahun 2003 (Permen 12/2003). Dalam Permen 16/2015 diatur bahwa syarat untuk TKA bisa mendapatkan visa untuk bekerja adalah harus sudah memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diajukan oleh pemohon. Aturan tentang IMTA juga berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi, dewan komisaris atau anggota Pembina, anggota pengurus, anggota pengawas yang berdomisili di luar negeri.  
   
Hukumonline.com, pada Kamis, 22 Oktober 2015 kembali mengadakan Workshop hukumonline 2015 dengan Tema “Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 (Angkatan Kedua)”. Narasumber dalam workshop ini adalah :
  • Mas Agus Santoso (Kasubdit Visa, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI);
  • Johannes C. Sahetapy-Engel (Partner AKSET Law).
Moderator workshop adalah Imam Hadi Wibowo (Manager Klinik Hukumonline.com).

Pada workshop kali ini, penyelenggara juga mengundang Perwakilan dari Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjadi Narasumber. Namun dikarenakan adanya kunjungan Wakil Presiden narasumber perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat hadir untuk menjadi narasumber dalam workshop ini. 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua