Rabu, 25 Januari 2017
Tata Cara Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Angkatan VI)
Pemahaman akan tata cara PHK yang aman menurut hukum ketenagakerjaan
GNS/ES
Sampai dengan saat ini jenis perselisihan hubungan industrial yang paling banyak adalah timbul adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Alasan PHK dikualifikasikan sebagai perselisihan hubungan industrial, dikarenakan pekerja menolak di PHK, pekerja menolak kompensasi PHK, pekerja keberatan dengan alasan PHK, pekerja keberatan dengan cara pelaksanaan PHK, pengusaha tetap pada pendiriannya untuk melakukan PHK dan kesepakatan terhadap rencana PHK tidak tercapai di dalam bipartit.

Untuk dapat melaksanakan PHK yang aman sesuai dengan ketentuan hukum, maka diperlukan keterampilan dan pemahaman akan tata cara melaksakan PHK sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Oleh sebab itu, Hukumonline.com pada tahun ini, kembali mengadakan Pelatihan dengan tema “Tata Cara Melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003”. Pelatihan ini adalah angkatan ke VI, yang karena tingginya minat dari peserta, dilaksanakan sampai dengan 2 (dua) kelas, yaitu pada Kamis 26 Januari 2017, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta dan Selasa, 7 Januari 2017, bertempat di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta. Narasumber pada kedua kelas tersebut adalah Bapak Juanda Pangaribuan, yang merupakan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat periode 2006-2016 dan penasihat hukum di bidang ketenagakerjaan.

Dalam pelatihan ini disampaikan tidak hanya tentang ketentuan PHK sebagaimana di atur dalam UU 13/2003. Tetapi juga dibahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHK, alasan PHK yang dilarang dan akibat hukum PHK bila melakukan PHK yang dilarang, prosedur pelaksanaan PHK, perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial, upah proses PHK dan juga diberikan contoh kasus terkait PHK dan saling diskusi di antara peserta dan narasumber terkait permsalahan dan pengalaman PHK. 
Narasumber
Juanda Pangaribuan
Praktisi Hukum Hubungan Industrial & Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2006-2016
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua