Kamis, 19 Oktober 2017
Menuju Best Practice dan Clean Practice Sinergi BUMN dan Swasta
Memahami Tindak Pidana Korporasi & Konflik Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan BUMN
YI/ES

Berlakunya PERMA No.13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Tindak Pidana Korporasi) memang membawa tantangan tersendiri bagi para penegak hukum untuk memulai menyasar korporasi sebagai subjek hukum. PERMA ini digunakan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pedoman penanganan kejahatan tertentu yang melibatkan korporasi dan pengurusnya.

Di sisi lain, sebagai pelaku usaha, berlakunya PERMA Tindak Pidana Korporasi itu juga dapat dijadikan sebagai tonggak acuan agar korporasi meningkatkan tata kelola yang baik. Terutama BUMN di mana perlu kejelasan dalam hal pemisahan pengelolaan keuangan negara agar tak terjadi penyelewengan penggunaan anggaran.

Berdasarkan hal terseut di atas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia didukung oleh Melli Darsa & Co dan Pricewaterhouse Coopers Indonesia telah mengadakan Seminar bertema “Menuju Best Practice dan Clean Practice Sinergi BUMN dan Swasta” dan subtema "Memahami Tindak Pidana Korporasi & Konflik Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan BUMN". Seminar ini berlangsung pada Kamis, 16 November 2017 di Hotel Borobudur Jakarta.

Seminar ini dibagi dalam dua sesi di mana sesi pertama dilakukan pemaparan materi oleh:

1. Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum (Kasubdit Peran HAM Direktorat Penuntutan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) dengan materi tentang Implementasi PERMA Tindak Pidana Korporasi;

2. M. Syah Indra Aman,Direktur & Chief Legal PT Adaro Energy Tbk., dengan materimengenai implikasi penerapan PERMA Tindak Pidana Korporasi terhadap sektor bisnis Indonesia; 

3. Yuliana Sudjono, Risk Assurance Partner PwC Indonesia dengan materi mengenai Governance, Risk, and Controls; dan

4. Pahala Nugraha Mansury, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk., dengan materi mengenai hambatan dalam kerja sama antara BUMN dan Swasta terkait dengan konflik regulasi pengelolaan keuangan negara dengan BUMN.

Moderator pada sesi pertama ini adalah Melli Darsa selaku WKU Bidang Hukum dan Regulasi Kadin Indonesia.

Pada sesi kedua, pemaparan materi diberikan oleh :

1. Etty Herawati, Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah,Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan dengan materi mengenai aspek hukum pemisahan keuangan negara dengan BUMN;

2. Dian Puji Simatupang, akademisi dari Universitas Indonesia dengan materi konflik regulasi terkait pengelolaan keuangan BUMN;

3. Ecky Awal Mucharam (Anggota Komisi XI DPR RI) dengan materi mengenai cara pandang dan pengambilan keputusan DPR dalam pengawasan pengelolaan keuangan BUMN.

Sesi kedua ini dimoderatori oleh Suryani S. Motik selaku WKU Bidang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Persaingan Usaha Kadin Indonesia.

Acara berlangsung dengan baik dan lancar. Narasumber memaparkan materi dengan baik dan berdiskusi interaktif dengan peserta.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua