Kamis, 31 May 2018
Beneficial Ownership Disclosure dalam Bisnis dan Pencegahan Tindak Pidana Pasca Diterbitkannya Perpres No.13 Tahun 2018
Diskusi ini bertujuan untuk menjawab segala seluk beluk permasalahan tentang Pemilik Manfaat suatu perusahaan dalam lingkup regulasi dan praktik

 

Hukumonline.com mengadakan diskusi atau biasa disebut Talks! Hukumonline dengan topik “Beneficial Ownership Disclosure dalam Bisnis dan Pencegahan Tindak Pidana Pasca Diterbitkannya Perpres No.13 Tahun 2018” yang ditujukan untuk para pelaku usaha maupun praktisi hukum. Tujuan dari acara ini ialah menyediakan forum untuk berdiskusi terkait pemahaman regulasi mengenai transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership) bagi pelaku usaha, mengenali klim bisnis dan investasi pasca berlakunya Perpres 13 Tahun 2018, dan strategi pencegahan tindak pidana mengenai pemilik manfaat (beneficial ownership).

Diskusi ini didukung oleh Schinder Law Firm dan Schinder Business Center dan dibahas melalui 2 aspek, yaitu:

  1. Urgensi diberlakukannya Perpres No. 13 Tahun 2018 terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme oleh Heni Nugraheni – Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, OJK RI
  2. Penetapan dan Implementasi Regulasi tentang Beneficial Ownership terkait Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha (ease of doing business) oleh Roy M. Adhityaputra – Partner, Schinder Law Firm

Secara umum, diskusi ini berjalan dengan lancar, dimana seluruh peserta antusias dalam berdiskusi terkait dengan permasalahan mengenai pemilik manfaat (beneficial ownership). Diskusi ini dilaksanakan di Schinder Business Center – Mega Kuningan, Jakarta pada hari Rabu, 6 Juni 2018 lalu.

----------

Jika anda tertarik dengan notulensi diskusi ini, silahkan hubungi kami via email ke alamat [email protected]. Notulensi diskusi tersedia gratis untuk pelanggan hukumonline.com*.

 

*Syarat dan Ketentuan berlaku

Narasumber
Heni Nugraheni
Otoritas Jasa Keuangan
Roy M. Adhityaputra
Schinder Law Firm
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua