Selasa, 05 Maret 2019
Pungli: Tindak Pidana Suap atau Pemerasan? (Permasalahan yang Masih Menghambat Kemudahan Berusaha di Indonesia)
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengapa pungutan liar masih menjadi permasalahan yang masih menghambat kemudahan berusaha di Indonesia.
GNS/FD
Istilah “pungli” memang sudah tidak asing lagi di telinga kita, terutama setelah diundangkannya Perpres 87/2016 atau yang identik dengan istilah Perpres Saber Pungli. Secara gamblang, pungli adalah pungutan di luar biaya resmi yang dimintakan kepada pelaku usaha (masyarakat) sehubungan dengan suatu pengurusan perizinan. Jumlah pungli bisa mulai dari 1 ribu rupiah, 100 ribu rupiah, bahkan 1 miliar rupiah. Berapapun jumlahnya itu, praktik pungli sangat mengusik kenyamanan berusaha para pelaku usaha, baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan. [1]
 
Oleh karena itu, mendudukan kembali konstruksi hukum Pungli ini adalah suatu hal yang penting dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa, apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan atau tindak pidana pemerasan. Berdasarkan hal tersebut, Hukumonline mengadakan suatu diskusi publik bertajuk Pungli: Tindak Pidana Suap atau Pemerasan (Permasalahan yang Masih Menghambat Kemudahan Berusaha di Indonesia), yang telah diselenggarakan pada Senin, 4 Maret 2019, bertempat di Bumi Surabaya City Resort.
 
Selaku pembicara dalam diskusi ini, adalah:
  • Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M (Pakar Hukum Perizinan dan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT))
  • Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara)
  • Gandjar Laksamana Bonaprapta, S.H., M.H (Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia)
Sedangkan, moderator dalam diskusi ini adalah Chandra M. Hamzah (mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi).
 
Diskusi ini berjalan dengan baik dan lancar, peserta pun antusias dalam berdiskusi terkait dengan materi Diskusi. 
 
[1] Chandra M. Hamzah, disampaikan dalam paparan Diskusi Hukumonline 2019 “Pungli: Tindak Pidana Suap atau Pemerasan? Permasalahan yang masih Menghambat Kemudahan Berusaha di Indonesia”, Senin, 4 Maret 2019.
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua