Senin, 11 Maret 2019
Beneficial Ownership Disclosure dan Pemahaman Tax Compliance dalam Bisnis dan Pencegahan Tindak Pidana
Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait keterbukaan pemilik manfaat dan tax compliance guna mencegah adanya tindak pidana
DFC/ES
Pemerintah setahun yang lalu menerbitkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme atau biasa disebut regulasi mengenai Beneficial Ownership. Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa dampak negatif misalnya pencucian uang, pendanaan terorisme, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan bahkan dapat juga mempengaruhi iklim investasi dan kemudahan berusaha (ease of doing business). Selain itu tak hanya dalam perspektif hukum saja penerapan beneficial ownership ini dapat dipandang, namun dalam sisi pajak pun juga penting untuk disoroti mendalam. Untuk menjawab segala seluk beluk mengenai regulasi mengenai Beneficial Ownership dan Tax Compliance ini, maka Hukumonline.com mempersembahkan:
 
Workshop Hukumonline 2019
 
“Beneficial Ownership Disclosure dan Pemahaman Tax Compliance dalam Bisnis dan Pencegahan Tindak Pidana”
 
Waktu & Tempat Kegiatan
 
Hari, Tanggal: Rabu, 27 Maret 2019
Pukul: 08.30 – 16.00 WIB
Tempat: Fraser Place Setiabudi - Jakarta Selatan
 
Fasilitas & Investasi
 
Fasilitas:
Workshop Kit, Materi Workshop, Sertifikat, Lunch, 2x Coffee Break, dan Notulensi
Investasi:
Pelanggan: Rp.2.530.000,-
Umum: Rp.3.080.000,-
Early bird pembayaran s/d 20 Maret 2019: Rp.2.860.000,-
Dapatkan group discount untuk pendaftaran 3 orang atau lebih dari 1 perusahaan!
 
Narasumber
 
 
Dr. Yunus Husein S.H., LL.M
Ketua Tim Perancang Perpres Nomor 13 Tahun 2018
 
Bapak Yunus sudah dikenal dalam dunia hukum di Indonesia, terutama hukum perbankan. Beliau memulai karir di Bank Indonesia sebagai staf pemeriksa keuangan semenjak 1982 sampai 1985, hingga memimpin Deputi Direktur Direktorat Hukum BI pada 2002. Selain itu, beliau juga adalah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang pertama pada tahun 2002, aktif mengajar di beberapa universitas, dan juga menjadi Ketua Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres No. 13 Tahun 2018).
 
Bapak Yunus merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mendapat gelar Master of Laws (LL.M) di Washington College of Law, The American University, Washington D.C., Amerika Serikat. Selanjutnya, beliau mendapatkan gelar doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Semenjak kuliah, beliau sangat aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan.
 
 
Ichwan Sukardi
Managing Partner Tax – RSM Indonesia
 
Bapak Ichwan adalah Partner – Tax pada RSM Indonesia dan juga memegang posisi sebagai Managing Partner - Tax serta Head of Energy Sector pada RSM Indonesia. Pada saat ini beliau juga memegang posisi sebagai Chairman of International Fiscal Association (IFA) untuk Indonesia, dan Ketua Departemen Hubungan Almamater ILUNI FIA UI. Selain itu aktif juga di beberapa organisasi lain seperti Indonesian Petroleum Association, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peradi. Beliau juga sangat aktif menjadi pembicara baik di Indonesia maupun diluar negeri mengenai perpajakan, transfer pricing, investasi, dan topik perpajakan lainnya. Ichwan juga aktif menulis pada beberapa surat kabar, majalah dan penerbitan baik di dalam negeri maupun Internasional. Beliau menjadi pengajar di beberapa universitas ternama baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti di Leiden University – Belanda, Chinese Culture University – Taiwan, dan Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Administrasi.
 
Bapak Ichwan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, dan LL.M in International Tax Law dari Leiden University. Selain itu, beliau juga memperoleh gelar Magister Manajemen dari Prasetiya Mulya Business School, dengan konsentrasi Manajemen Strategis. 
 
Materi Workshop
 
Sesi I: Regulasi Beneficial Ownership dan Implikasinya pada Pelaku Usaha                                                 
- Urgensi diberlakukannya Perpres No. 13 Tahun 2018 terkait Strategi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Sudut pandang Beneficial Ownership dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
- Penetapan dan Implementasi Regulasi tentang Beneficial Ownership terkait Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha (ease of doing business)
- Kewajiban Perusahaan sehubungan dengan Perpres No.13 Tahun 2018
Case Study dan Cara Mitigasi Risiko Hukum
 
Sesi II: Beneficial Ownership Disclosure dalam Perspektif Pajak
- Pemahaman terkait Financial Action Task Force (FATF) Recommendations dan Relasinya dengan Perpres No. 13 Tahun 2018
- Poin - Poin Penting yang Harus Diperhatikan Pelaku Usaha dalam Melaporkan Keuangan terkait Beneficial Ownership
- Pengungkapan Pemilik Manfaat dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Kaitannya dalam Konteks Pertukaran Informasi Pajak
- Studi Kasus Sengketa Pajak terkait Beneficial Ownership
 
Pendaftaran
 
  • Tempat terbatas! First-come, first-served
  • Download formulir pendaftaran disini
  • Kirimkan melalui email ke [email protected]
  • Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193
Contact Person:
Erwin Samuel 
(021) 2270 8910 atau email: talks@hukumonline.com
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua