Selasa, 02 April 2019
Hukumonline.com Roundtable Discussion "Ada Apa dengan Program Profesi Advokat?"
Diskusi ini bertujuan mencari akar permasalahan serta memberikan advokasi terhadap kebijakan program profesi advokat
AM/GC

Pada 22 Januari 2019 lalu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA). Pada intinya, Permenristekdikti ini mengatur prosedur menjadi advokat harus menjalani PPA yang diselenggarakan organisasi advokat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum) dengan minimal akreditasi B.  Selama ini prosedur menjadi profesi Advokat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan adanya Permenristekdikti ini tentu membawa tantangan tersendiri bagi para Advokat mengenai kemungkinan adanya perubahan prosedur untuk menjadi advokat, pemahaman dari setiap asosiasi Advokat serta tujuan dari Pemerintah menerbitkan Permenristekdikti tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tantangan tersebut, pada Jumat, 5 April 2019, hukumonline.com telah menyelenggarakan Roundtable Discussion dengan topik “Ada Apa dengan Program Profesi Advokat?”, hadir diantaranya Pramasti Puspandita, Kepala Subbagian (Kasubag) Peraturan Perundang-Undangan Kemenristekdikti, selaku Narasumber pada diskusi ini. Hukumonline.com Roundtable Discussion ini dihadiri oleh beberapa asosiasi advokat yang menyampaikan pandangannya mengenai Permenristekdikti ini, hadir diantaranya PERADI, KAI dan AAI, selain itu diskusi dihadiri juga oleh beberapa firma hukum, dan perwakilan dari mahasiswa. David Tobing selaku Advokat senior, memimpin diskusi ini dan memberikan kesimpulan dan masukan dari hadirin. Kedepannya, Kemenristekdikti mempersilakan apabila Asosiasi/ Organisasi Advokat ingin terlibat kedalam proses penyusunan perbaikan Permenristekdikti ini

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua