Rabu, 30 October 2019
Peta Jalan Industri Otomotif di Indonesia: Tantangan dan Peluang Industri Kendaraan Listrik
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan kebijakan pemerintah dalam proses percepatan industri kendaraan listrik berbasis baterai.
DH/FD

Hukumonline.com telah mengadakan diskusi dengan topik “Peta Jalan Industri Otomotif di Indonesia: Tantangan dan Peluang Industri Kendaraan Listrik”. Diskusi terbagi dalam 2 (dua) sesi, Sesi I (pertama) membahas mengenai Peta Jalan Kebijakan Industri Otomotif di Indonesia dan Sesi II (kedua) membahas mengenai Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) di Indonesia: Pertimbangan Bisnis dan Hukum, menghadirkan narasumber yaitu Putu Juli Ardika - Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN), Mohammad Mustafa Sarinanto - Kepala, Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE), Leo Harwidono - Technical Services Manager, Bluebird Group, Cindy Riswantyo - Counsel, Ginting & Reksodiputro in association with Allen & Overy, dan Phalita Gatra - Legal Analyst, Hukumonline.com.

Perkembangan Kebijakan dan Revolusi Industri 4.0 khususnya mellihat kendaraan listrik sebagai disrupsi teknologi, yang mana teknologi baru menggantikan teknologi yang lama. Hal ini membuat pelaku usaha harus segera berinovasi dan mengantisipasi hal tersebut sebagai tantangan. Bagaimana tidak harga kendaraan listrik berbasis baterai/ Battery Electric Vehicle (BEV) terbilang sangat mahal. Selain itu tantangan lain datang dari pasokan listrik dan baterai sebagai bahan bakar dari BEV. Namun pelaku usaha juga dapat melihat peluang bisnis dari adanya BEV, karena suku cadang dan komponen mobil listrik yang terbilang sedikit, sehingga perawatan dan peremajaan BEV pun memakan biaya yang sangat murah bila dibandingan dengan kendaraan dengan mesin yang menggunakan bahan bakar.

Untuk itu pemerintah menyambut positif kehadiran BEV dengan membuat kebijakan, salah satunya memberikan insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai pengguna kendaraan listrik, yaitu dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBL Berbasis Baterai/ Battery Electric Vehicle untuk transportasi Jalan (Perpres 55/2019). Adanya Perpres 55/2019 ini pun adalah agar mendorong Indonesia memproduksi kendaraan listrik sendiri.

Diskusi ini berjalan dengan lancar, dimana seluruh peserta antuasias dalam berdiskusi terkait dengan perkembangan dan tantangan BEV, juga antusiasme mengenai Industri Otomotif Dalam Negeri yang harus sesegera mungkin mengambil sikap dengan adanya BEV. Diskusi ini telah dilaksanakan di Fraser Place, Setiabudi, Jakarta pada 29 Oktober 2019 lalu.

------------

Jika anda tertarik dengan notulensi workshop ini, silahkan hubungi kami via email ke [email protected] Notulensi workshop ini tersedia gratis bagi pelanggan Hukumonline.com*.

*syarat dan ketentuan berlaku

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua