Perkembangan Terbaru Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berdasarkan PP 71 Tahun 2019 (PSTE)
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan perkembangan terbaru mengenai pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan PP No. 72/2019 serta implikasinya terhadap aktivitas bisnis dan kepatuhan hukum.
MHH/FD

Hukumonline.com mengadakan diskusi dengan topik “Perkembangan Terbaru Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berdasarkan PP 71 Tahun 2019 (PSTE)" yang bertujuan untuk memberikan perkembangan terbaru mengenai pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan PP No. 72/2019 serta implikasinya terhadap aktivitas bisnis dan kepatuhan hukum. Penyampaian materi meliputi ruang lingkup pengaturan dalam PP PSTE dan implikasi hukum dan Bisnis dari berlakunya PP PSTE. Diskusi ini dihadiri oleh 5 pembicara yaitu:

  • Semuel Abrijani Pangerapan - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Even Alex Chandra - Head of General Policy, Indonesia E-Commerce Association (iDEA)
  • Prihandana Suko Prasetyo Adi - Senior Associate, AKSET Law
  • Satriyo Wibowo - Indonesia Cyber Law Community (ICLC)
  • Tony Seno Hartono - Praktisi ICT

Secara umum, diskusi ini berjalan dengan lancar, dimana seluruh peserta antuasias dalam berdiskusi terkait pertimbangan bisnis dan hukum yang harus diperhatikan. Diskusi ini telah dilaksanakan di Aryaduta Hotel, Tugu Tani, Jakarta pada 3 Desember 2019 lalu.

 

------------

Jika anda tertarik dengan notulensi diskusi ini, silahkan hubungi kami via email ke [email protected] Notulensi diskusi ini tersedia gratis bagi pelanggan Hukumonline.com*.

*syarat dan ketentuan berlaku

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua