Kamis, 23 Januari 2020
Implementasi Peraturan Komisi KPPU No. 3 Tahun 2019 dalam Pelaksanaan Merger & Akuisisi
Workshop ini bertujuan untuk memberikan perkembangan informasi terbaru mengenai control asset bagi pelaku usaha yang ingin melakukan merger dan akuisisi badan usaha.
NJ/FD
Hukumonline.com bekerjasama dengan AHP Lawfirm mengadakan Workshop dengan topik Implementasi Peraturan Komisi KPPU No. 3 Tahun 2019 dalam Pelaksanaan Merger & Akuisisi. Penyampaian materi yang dibahas adalah mengenai latar belakang berlakunya Perkom KPPU No. 3 Tahun 2019 serta teknis memahami dan melengkapi persyaratan dokumen notifikasi merger dan akuisisi saham serta aset yang penting bagi pelaku usaha yang ingin melakukan merger dan akuisisi. Workshop ini dihadiri oleh narasumber yang terdiri dari:
  • Daniel Agustino - Direktur Merger dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU);
  • Competition Law Practice Group - Assegaf Hamzah & Partners (AHP):
    • HMBC Rikrik Rizkiyana (Partner, AHP)
    • Farid Fauzi Nasution (Partner, AHP)
    • Vovo Iswanto (Of Counsel AHP)
    • Albert Boy Situmorang (Senior Associate, AHP)
    • Anastasia Pritahayu RD (Senior Economist, AHP)
Selain itu dengan berlakunya Perkom 3/2019 maka pelaku usaha yang ingin melakukan merger dan akusisi harus memperhatikan beberapa hal penting, yaitu: (i) perluasan definisi pengambilalihan yang kini tidak hanya mencakup pengambilalihan saham namun juga pengambilalihan aset suatu perusahaan, serta (ii) kewajiban pelaporan kepada KPPU atas transaksi penggabungan dan pengambilalihan yang memenuhi batas nilai tertentu dan terjadi di luar negeri. Sehingga dibahas pula mengenai Peraturan Pelaksana (Jurnal Teknis) untuk memberi pemahaman yang lebih dalam bagi pelaku usaha. Secara umum, pelatihan ini berjalan dengan lancar, dimana seluruh peserta antuasias dalam berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan mengenai tahapan dalam praktik  pembuatan LDD dikaitkan  dengan kasus/ praktik yang dialami oleh masing-masing pihak. Workshop ini telah dilaksanakan di Hotel Century, Senayan, Jakarta pada 23 Januari 2020.

------------

Jika anda tertarik dengan notulensi workshop ini, silahkan hubungi kami via email ke [email protected] Notulensi workshop ini tersedia gratis bagi pelanggan Hukumonline.com*.

*syarat dan ketentuan berlaku

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua