Selasa, 28 Januari 2020
Implementasi Kebijakan Terbaru E-Commerce berdasarkan PP 80 Tahun 2019 (PMSE)
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan update terbaru bagi pelaku usaha mengenai kerangka regulasi di dalam PP PMSE, serta implikasinya terhadap kegiatan bisnis dan hukum.
KCD/FD
Hukumonline.com bekerjasama dengan AKSET Law mengadakan Diskusi dengan topik “Implementasi Kebijakan Terbaru E-Commerce berdasarkan PP 80 Tahun 2019 (PMSE)”. Penyampaian materi yang dibahas adalah mengenai latar belakang, ruang lingkup dan berlakunya PP PMSE serta aspek penting penerapan dalam PP PMSE bagi para pelaku usaha yang berkecimpung dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Diskusi ini dihadiri dan dimoderatori oleh:
 
Narasumber:
 
  • Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos., M.M – Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Kementerian Perdagangan RI
  • Abadi Abi Tisnadisastra – Partner, AKSET Law
  • Dr. Riyatno, S.H., LL.M – Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  • Even Alex Chandra – Ketua Bidang Kebijakan Umum, Indonesian E-Commerce Association (idEA) dan Head of Public Policy & Government Relation, Bukalapak
 
Moderator:
 
  • Amrie Hakim – Direktur Pemberitaan dan Konten, Hukumonline.com
  • Johannes C. Sahetapy-Engel – Partner, AKSET Law
 
Selain itu, dengan diberlakukannya PP PMSE maka pelaku usaha yang ingin melakukan PMSE wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur seperti ketentuan perpajakan, perizinan usaha, perlindungan data pribadi, maupun perlindungan konsumen. Secara umum, diskusi ini berjalan dengan lancar, dimana seluruh peserta antuasias dalam berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan mengenai implikasi hukum PP PMSE terhadap perizinan usaha, juga persoalan mengenai klasifikasi pelaku usaha yang diantaranya adalah pedagang, penyelenggara melalui sistem elektronik (PPMSE), dan penyedia sarana perantara (PSP). Diskusi ini telah dilaksanakan di Sari Pacific Hotel, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta pada 28 Januari 2020.
------------
 
Jika anda tertarik dengan notulensi diskusi ini, silahkan hubungi kami via email ke [email protected] Notulensi diskusi ini tersedia gratis bagi pelanggan Hukumonline.com*.
 
*syarat dan ketentuan berlaku
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua