Kamis, 19 March 2020
Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona  (Peraturan Menkeu 23 Tahun 2020)
DH/AMK

Meningkatnya status COVID-19 sebagai pandemi global membawa dampak bagi perekonomian masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan merespon dengan memberi stimulus kebijakan fiskal jilid 2 (dua) untuk memitigasi dampak negatif COVID-19 pada ekonomi dengan memberikan relaksasi PPh dan restitusi PPN dipercepat. Stimulus kebijakan ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap pertumbuhan sektor usaha, korporasi maupun masyarakat. Terkait hal tersebut, Hukumonline akan mengadakan:

Free Webinar Hukumonline 2020

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona  (Peraturan Menkeu 23 Tahun 2020)

 
 
Waktu Kegiatan
 

Hari, Tanggal: Rabu, 8 April 2020
Waktu: 13.30 s/d 15.20 WIB

Narasumber
 
 

 

Dr. Nufransa Wira Sakti - Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia                        

   
 

                          

Yunirwansyah - Direktur Peraturan Perpajakan II, Kementerian Keuangan Republik Indonesia                           

Materi
 

“Relaksasi Perpajakan dan Insentif Keuangan Merespon COVID-19”  disampaikan oleh Dr, Nufransa Wira Sakti

  • Perkembangan umum perpajakan pasca COVID-19;
  • Penjelasan mengenai dasar-dasar kebijakan relaksasi pajak 1-4.
 

“Tantangan Hukum dan Perkembangan Regulasi Perpajakan dalam Merespon COVID-19" disampaikan oleh Bapak Yunirwansyah

  • Peraturan dan akibat hukum yang harus diperhatikan terkait perpajakan yang berkaitan dengan relaksasi pajak dan insentif keuangan 1-4.
 
Pendaftaran
 
 
Kami informasikan bahwa saat ini pendaftaran fully booked. 

 

 
Contact Person:
Galuh Chandra ([email protected])

 

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua