Diskusi

Perkembangan Terbaru Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia pasca Perppu Cipta Kerja

Diskusi ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memiliki wadah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran terkait dengan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja khususnya dalam sektor Ketenagakerjaan

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu 2/2022"), adanya Perppu tersebut sebagai suatu bentuk dari adanya pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU 11/2020”). Dalam hal ini Pemerintah mengklaim bahwasanya Perrpu 2/2022 diterbitkan guna mengantisipasi tantangan ekonomi dan geopolitik yang timbul dari adanya dinamika global saat ini, yang sejalan dengan adanya mandat untuk mengubah UU 11/2020 sebelum bulan November 2023, sebagaimana yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

Secara keseluruhan, terdapat 186 pasal dalam Perppu 2/2022, yang diantaranya memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan UU 11/2020 yang ada saat ini. Dimana terdapat isu-isu yang cukup menyita perhatian publik seperti pada sektor ketenagakerjaan. Perppu 2/2022 mengubah beberapa hal yang tedapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penting bagi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan Ketenagakerjaan memiliki wadah untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait dengan implementasi dari Perppu Cipta Kerja khusunya dalam sektor ketenagakerjaan.

Waktu & Tempat Kegiatan

Hari, Tanggal, Waktu, Tempat

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Februari 2023

Pukul : 09.00-16.00 WIB

Tempat : JS Luwansa Hotel

Fasilitas

Seminar Kit

Softcopy Materi Workshop

Sertifikat

Lunch

2x Coffee Break

Notulensi

Narasumber

Cesar Cahyo Purnomo

Subkoordinator Standarisasi Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan RI

Ruben Soeratman

Partner, Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners

Materi

Sesi I :

Implementasi Penerbitan Perppu Cipta Kerja dalam Sektor Hukum Keternagakerjaan :

a. Penerapan Perppu Cipta Kerja bagi pelaku usaha dan pekerja;

b. Perbedaan atau perbandingan terkait Hubungan Kerja dalam Perppu Cipta Kerja;

Upah Minimum
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Outsourcing

c. Pasal-pasal yang perlu diperhatikan oleh pemberi kerja, pekerja/buruh dan kalangan umum;

d. Penerapan sanksi dan mitigasi risiko dalam Perppu Cipta Kerja.

Prespektif pelaku usaha dalam Perpppu Cipta Kerja dalam Sektor Ketenagakerjaan dan UU Ketenagakerjaan :

a. Peraturan Perusahaan;

b. Peraturan Kerja Bersama;

c. Implikasi Perppu Cipta Kerja terhadap sektor Ketenagakerjaan dan UU Ketenagakerjaan;

d. Mitigasi risiko dalam potensi Perselisihan Hubungan Kerja.

Sesi II :

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Penyesuaian dalam Perppu Cipta Kerja :

a. Peraturan Tenaga Kerja Asing pasca di terbitkannya Perppu Cipta Kerja;

b. Implementasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia saat ini;

c. Posisi, Penempatan, dan Perluasan Kerja;

d. Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);

e. Kebijakan Lalu-lintas Orang Asing;

f. Mitigasi risiko dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Kasasi :

a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan UU No.2 Tahun 2004;

Bipatrit, Mediasi, Konsialiasi dan Arbitrase
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Kasasi

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

c. Best Practice Prespective - Penyelesaian Hubungan Industrial.

Pendaftaran

Khusus Pelanggan

IDR 2,442,000

Non-Pelanggan

IDR 2,775,000

Early Bird s/d 30 Januari 2023

IDR 2,497,500

Daftar Sekarang