Keselamatan Maritim: Tata Kelola dan Penegakan Hukum Kapal Perikanan Nelayan di Indonesia

Pada tataran regulasi dan normatif penting kiranya untuk melakukan eksplorasi terhadap kerangka legislatif di Indonesia yang melindungi kapal nelayan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai penolakan di banyak kalangan, termasuk di sektor nelayan perikanan. Kendatipun Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sudah mensosialisasikan Perppu Cipta Kerja ini kepada kalangan nelayan, tetapi masih menyisakan persoalan yang belum terpecahkan. Perppu Cipta Kerja dinilai bukan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, tetapi untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dengan segala kepentingannya dalam mengeruk sumber daya alam, khususnya sumber daya perikanan dan kelautan.

Melihat urgensi untuk tersebut, kami ingin menyediakan wadah diskusi dan tanya jawab perihal pemahaman teoritis dan praktis mengenai tantangan dan risiko yang dihadapi oleh nelayan skala kecil di Indonesia dapat didiskusikan dengan jelas dan akurat berdasarkan kondisi empiris di lapangan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan sistem hukum serta memberi gambaran mengenai kerangka peraturan legislatif dan regulasi  yang berlaku pada saat ini tentang standar keselamatan kapal nelayan di Indonesia dan di tataran global. Oleh karena itu, Hukumonline bekerja sama dengan Anggraeni and Partners bermaksud menyelenggarakan Hukumonline International Webinar Series 2023 “Keselamatan Maritim: Tata Kelola dan Penegakan Hukum Kapal Perikanan Nelayan di Indonesia”.

Materi yang disampaikan dalam Webinar International ini:

 

• Latar belakang Diskusi  
• Analisa atas kerangka peraturan legislatif dan regulasi yang berlaku pada saat ini terkait standar keselamatan untuk kapal nelayan di Indonesia;
• Memperkenalkan Cape Town Agreement dan prospek Indonesia terkait ratifikasi Cape Town Agreement dalam meningkatkan keselamatan kapal nelayan;
  • Bagaimana perjanjian ini dapat menjamin dan meningkatkan keselamatan nelayan?
  • Apa kelebihan dan kekurangan dari Cape Town Agreement?
• Kontribusi perikanan dan aktivitas nelayan terhadap perekonomian Indonesia dengan nelayan sebagai sudut pandang utama;
• Informasi kebijakan, praktik, dan program di industri maritim dan perjalanan perbaikan kebijakan Indonesia dalam meningkatkan keselamatan kapal nelayan.
• Informasi terkait penegakan hukum kapal perikanan di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan tata kelola kapal nelayan dan implementasi kebijakan penangkapan terukur