#direksi

� Dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewaj...

� Jika ada salah satu anggota Direksi yang berhalangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, ma...

� Dalam hal salah seorang anggota Direksi melakukan tindak pidana, pemegang saham dapat memutuskan ...

� Bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana oleh badan hukum korporasi (perusahaan) da...

� Tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (�PNS�) yang ingin memiliki saham, maupun menjadi an...

� Untuk mengangkat anggota Direksi baru menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka h...

� Larangan bagi anggota Direksi untuk mewakili Perseroan dalam keadaan-keadaan tertentu diatur dala...

� Tidak ada larangan Tenaga Kerja Asing (�TKA�) merangkap jabatan. Seorang TKA dapat merangkap jaba...