Mobil Mercedes-Benz seri C-200 berwarna silver itu belum lama tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, ketika ada perintah untuk mengembalikan kendaraan itu ke Pontianak. Mobil itu dibawa kembali ke Pontianak, dan tidak langsung diserahkan kepada pemiliknya. Pemiliknya tak lain adalah seorang warga yang ditangkap polisi dalam perkara narkoba. Tanpa surat perintah, mobil diambil dari rumah tersangka kasus narkoba tersebut dan kemudian dipergunakan oleh kepala subdit narkoba.
Gara-gara mobil itu, EIP tidak hanya kehilangan jabatan sebagai Kasubdit Narkotika, tetapi juga harus duduk di kursi pesakitan. Penuntut umum menuntut hukuman 8 tahun penjara karena perbuatan EIP dinilai memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
Pasal ini memuat ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak satu miliar bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara uang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Jaksa juga meminta agar mobil yang sempat dipakai EIP dikembalikan kepada saksi korban. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak akhirnya menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa sesuai tuntutan. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut.
