Pusat Data
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi adalah naskah penggabungan dari sebuah peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahannya, dan peraturan lain yang berdampak pada peraturan tersebut.
Contoh Peraturan KonsolidasiLegal Analysis
OJK Memperluas Kriteria Penawaran Efek Non-Penawaran Umum
Capital MarketOtoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan kerangka hukum terbaru untuk penawaran yang tidak digolongkan sebagai penawaran umum (“Non-Penawaran Umum”), melalui penerbitan Peraturan No. 29/POJK.4/2021 (“Peraturan 29/2021”). Sebelumnya, hal-hal tersebut telah diatur dalam Peraturan OJK No. 26/POJK.4/2020 (“Peraturan 26/2020”). Peraturan 29/2021 kini diperkenalkan dalam upaya penyesuaian batasan nilai penawaran efek Non-Penawaran Umum ...
DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Nusantara
General CorporateMeskipun mendapatkan penolakan dari salah satu fraksinya, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) Indonesia baru-baru ini mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (“RUU”), yang menetapkan kerangka hukum untuk pemindahan Ibu Kota Negara (“IKN”) Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia telah menerbitkan ...
Ketentuan Mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Diperbaharui
BankingDalam upaya meningkatkan efisiensi layanan keuangan tanpa kantor,[1] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan No.1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (“POJK 1/2022”), yang mencabut dan mengganti[2] Peraturan OJK No.19/POJK.03/2014 dengan judul yang sama (“Peraturan Sebelumnya”),[3] sebagai kerangka hukum baru untuk layanan keuangan tanpa kantor. Secara umum, POJK 1/2022 memperbarui pedoman untuk pengoperasian ...
Fasilitas Pajak dalam Penanganan Pandemi COVID-19: Obyek dan Periode Berlaku Diperbarui
Tax and Non-Tax ChargesMelihat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 226/PMK.03/2021 (“PMK 226/2021”), yang memperbarui kerangka hukum terkait pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta memperpanjang pemberlakuan fasilitas pajak untuk para pekerja di bidang kesehatan.[1] Sebagai kerangka yang telah diperbarui, PMK 226/2021 ...
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi adalah naskah penggabungan dari sebuah peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahannya, dan peraturan lain yang berdampak pada peraturan tersebut.
Contoh Peraturan KonsolidasiAnalisis hukum yang tersaji dalam dwi bahasa
Koleksi peraturan perundang-undangan terbaru serta putusan pengadilan
Koleksi terjemahan peraturan terkait bisnis
Peraturan Konsolidasi yang merupakan naskah penggabungan dari sebuah peraturan dan setiap perubahannya, yang disertai dengan anotasi putusan.
Premium Stories
Temukan artikel hukum komprehensif dari Hukumonline!Premium Stories
Ketentuan Berperkara Secara Cuma-Cuma dalam RUU Hukum Acara Perdata
Berbagai Alasan Menolak Hukuman Mati
Menjawab Diskursus Tawaran Perdamaian Debitor Pailit
Klinik Hukum
Harta Gono-Gini Setelah Bercerai
Online Course
Tingkatkan kecakapan atau pengetahuan Anda di bidang hukum dan advokasi!Online Course
Events
Enterprise Solution
Platform terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum Anda. RCS mengedepankan tampilan antarmuka yang responsif, dilengkapi dengan rincian daftar kewajiban serta sanksi hukum untuk menyederhanakan prosedur kepatuhan Anda.
Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengelola, menyimpan dan mencari dokumen secara elektronik. Exdoma dilengkapi dengan fitur notifikasi, dasbor untuk menampilkan status dan histori dari suatu dokumen, serta audit trail untuk melihat aktivitas dan status pekerjaan secara terintegrasi.
Foto dan Video
Pojok Peradi
Pojok MPR-RI
Infografik
Analisis hukum yang tersaji dalam dwi bahasa
Koleksi peraturan perundang-undangan terbaru serta putusan pengadilan
Koleksi terjemahan peraturan terkait bisnis
Peraturan Konsolidasi yang merupakan naskah penggabungan dari sebuah peraturan dan setiap perubahannya, yang disertai dengan anotasi putusan.