Terbaru

Dekan FH UNS Terpilih Jadi Ketua BKS FH-PTN Wilayah Tengah

Fokus program kerja yang ditargetkan adalah internasionalisasi Fakultas Hukum PTN di wilayah tengah. Misalnya dengan punya jurnal yang terindeks Scopus dan keterlibatan dalam kegiatan riset dan sitasi internasional.
Normand Edwin Elnizar

Pola dan Indikasi Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Hal itu bisa dilihat melalui tiap proses mulai dari perencanaan, pemilihan, kontrak, pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi.
Ferinda K Fachri

Perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Willa Wahyuni

Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Bermedia Sosial

Meski konstitusi telah menjaminkan kebebasan untuk berbicara, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Akan tetapi, harus diingat bahwa kebebasan setiap orang itu harus dibatasi untuk menghormati kebebasan orang lain.
Ferinda K Fachri

Sikap Jika Mendapat Somasi

Somasi berfungsi sebagai penyelesaian masalah suatu sengketa sebelum perkara secara resmi diajukan ke pengadilan. Jika seseorang telah mendapatkan somasi, maka pihak yang mendapat somasi harus memahami isi somasi tersebut.
Willa Wahyuni

Penguatan Pengawasan Internal sebagai Upaya Pencegahan Korupsi PBJP

Peraturan BPKP No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang mumpuni untuk melaksanakan proses pengawasan internal PBJP secara keseluruhan.
Ferinda K Fachri

4 Masalah Hukum yang Bisa Dijumpai di Internet

Antara lain ialah kebocoran dan penyalahgunaan data; cyber bullying; hoaks, disinformasi, dan misinformasi; hate speech; sampai dengan pencemaran nama baik.
Ferinda K Fachri

Program PEN Bakal Finish, Pemerintah Diharapkan Siapkan Paket Kebijakan Baru

Karena periode 2023 mendatang bakal menjadi tantangan bagi pemerintah di sektor perekonomian secara nasional.
Rofiq Hidayat

LBH Jakarta Bakal Gugat Permenkominfo PSE Lingkup Privat

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan hak bagi siapapun yang dirugikan atas tindakan pemerintahan untuk melayangkan gugatan. Tindakan koreksi harus dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan kerugian masyarakat di masa mendatang.
Ady Thea DA

Bharada E Ajukan JC, Tokoh Kunci Membongkar Tabir Kematian Brigadir J

LPSK mempersilakan pengajuan diri Bharada E sebagai justice collaborator demi terungkapnya kasus tersebut.
Rofiq Hidayat