RUU Cipta Kerja Bakal Atur Tiga Jenis Upah
Mempertanyakan Penghentian Penyelidikan 36 Kasus di KPK
Pentingnya Memahami Pedoman Perpajakan bagi Notaris-PPAT
Pasal Kontroversial di RUU Ketahanan Keluarga, Ini Kata Sang Pengusul
Menanti Klarifikasi Rano Karno di Pengadilan Tipikor
Satu Hari Lagi, Ujian Profesi Advokat PERADI 2020 Siap Digelar!
Kemendag Sesuaikan UU Perdagangan dan Metrologi Legal dengan RUU Cipta Kerja
RUU HPI Diusulkan Gunakan Metode Omnibus Law
Mencari Jalan Membumikan Pemahaman Hukum di Indonesia Butuh Anak Muda
Ini Daftar Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2020
Harusnya Pemilik Motor yang Pinjamkan Anak Kendaraan Bermotor Bisa Dikenai Pidana
Hasil Investigasi Tim Gabungan Harun Masiku Menuai Kritik
Dikritik Kuasa Hukum Grab, Ini Respons KPPU
Yuk, Pahami dengan Mudah Putusan MK tentang Jaminan Fidusia Bersama AKSET Law!
Ini Daftar Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2020
Pemerintah Klaim RUU Cipta Kerja Sesuai Semangat UUD 1945
ICW: RUU Cipta Kerja Lemahkan Penegakan Hukum Sektor Perizinan
Salah Ketik Oleh: Fredrik J. Pinakunary*)
Daftarkan Diri untuk Pengambilan Sumpah Advokat 21 Februari 2020 di Pengadilan Tinggi Bandung!
Dua Delik Korupsi Ini Belum Pernah Digunakan Penegak Hukum
Ikatan Notaris Bakal Jadi Pihak Terkait di Uji Konstitusionalitas MKN
Virus Corona dan Penimbun Masker
Mempersiapkan Potensi Diri dan Karier Melalui DOLC 2020
Lantik Ketua DPD KAI NTB, Tjoetjoe: Kami Siap Perluas Akses Bantuan Hukum!
Ramai Rekening Efek Diblokir, Begini Dasar Hukumnya!
Bamus DPR Bakal Putuskan Pembahasan RUU Cipta Kerja
« Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1571 Berikutnya »

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua