Berlangganan Pro

Terbaru

Akademisi Ini Sebut Lembaga PDP Perlu Segera Dibentuk

Akademisi Ini Sebut Lembaga PDP Perlu Segera Dibentuk

Bolehkah Jika Punya NPWP tapi Tidak Bayar Pajak?

Bolehkah Jika Punya NPWP tapi Tidak Bayar Pajak?

Pentingnya Manajemen Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Global dan Korporasi

Pentingnya Manajemen Hak Kekayaan Intelektual dalam Konteks Global dan Korporasi

Guru Besar FHUI Tegaskan Peran Pemerintah Melindungi Buruh

Hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja/buruh bersifat sub ordinat, maka diperlukan campur tangan pemerintah.

Parlemen Israel Loloskan Resolusi Tolak Pembentukan Negara Palestina, Tuai Kecaman Internasional

Knesset menyatakan terbentuknya negara Palestina hanya akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi negara Israel dan warganya, mengabadikan konflik Israel-Palestina, dan mengganggu stabilitas kawasan. Resolusi ini lantas menuai kecaman termasuk dari Indonesia, organisasi internasional, dan sejumlah negara lainnya.

Ferinda K Fachri

Gandeng FHUI, ASPERHUPIKI Gelar Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum Pidana

Kegiatan ini bertujuan sebagai refleksi pendidikan tinggi Hukum Pidana sebelum pemberlakuan KUHP Nasional pada 2026 mendatang.

Fitri Novia Heriani

BPKN Dorong Pembentukan Kementerian Haji, Umrah dan Wakaf demi Lindungi Jamaah

Dari sisi perlindungan konsumen, terdapat ada lima poin utama yang diinginkan dalam hal pelaksanaan haji.

Mochamad Januar Rizki

Perlunya Konsistensi Penegakan Hukum Sikat Impor Ilegal

Karena penegakan hukum menjadi kunci agar tidak lagi masuk atau beredar barang impor ilegal di pasar domestik.

Tiga Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus

Salah satu perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus adalah dasar hukumnya, di mana surat kuasa hukum didasarkan pada Pasal 1796 KUH Perdata, sementara surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata.

Fitri Novia Heriani

Pemerintah Harus Siapkan Skema Implementasi Kebijakan Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor

Agar kebijakan tersebut dapat dipahami dan dimengerti lebih dulu dan ikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor.

KPK Wanti-wanti Risiko Tinggi Korupsi di Daerah

Berdasarkan data yang dikantongi KPK hingga 2022 tercatat terdapat 851 kasus korupsi terjadi di desa, dan 973 tersangka yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya

Mochamad Januar Rizki

YLKI Dukung Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Impor Ilegal

Tindakan tegas terhadap pelaku impor ilegal diperlukan lantaran tidak sedikit produk makanan dan minuman asal luar negeri tidak sesuai ketentuan sehingga berbahaya.

Kasus Peretasan Berulang Terus, Pemerintah Bakal Digugat

Berbagai kasus peretasan terjadi berulang kali, tapi pemerintah seolah menganggapnya sebagai hal yang sepele.

6
7
8

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com