Terbaru

Online Bootcamp ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai cyber law, cyber security, dan perlindungan data pribadi.

KPK akan mendalami keterangan tersebut.

Privatisasi tidak perlu dikhawatirkan sepanjang bertahan dengan prinsip tidak menyebabkan hilangnya penguasaan negara c.q. Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara.

Pandemi Covid-19 turut mengakselerasi penggunaan teknologi digital, sehingga banyak transaksi yang juga beralih ke platform digital. Adanya transaksi elektronik berakibat dokumen juga dilakukan secara elektronik.

Cara menyelesaikan masalah dengan penyewa yang menunggak dan enggan pindah rumah hingga boleh tidaknya cuti tahunan dipotong sepihak karena WFH turut dibahas Klinik Hukumonline.

Masyarakat perlu teliti sebelum membeli dan mengerti status tanah serta identitas tanah secara lengkap.

Buku ini memudahkan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan untuk membaca UU Ketenagakerjaan setelah diubah melalui UU Cipta Kerja. SIP Law Firm berencana menerbitkan buku untuk setiap UU yang terdampak UU Cipta Kerja.

Meterai elektronik akan digunakan terlebih dahulu oleh bank milik negara, kemudian secara bertahap oleh seluruh perbankan dan perusahaan telekomunikasi di Indonesia.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. Untuk mencegah tumpang tindih penguasaan tanah dan perizinan.

Melalui visi misi yang diusung masing-masing, keempat calon ketua umum ILUNI FH UI memaparkan berbagai rencana program kerja dalam satu periode kepengurusan.