Terbaru

Rakornas Produk Hukum Daerah 2026, Kemendagri Perkuat Sinkronisasi Regulasi Pusat-Daerah

Rakornas Produk Hukum Daerah 2026 menjadi momentum penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan harmonisasi, keterbatasan SDM, dan tumpang tindih regulasi guna menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, efektif, dan selaras dengan kebijakan nasional.
•
Hanifah Dwi Jayanti

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Ubah Aturan Main Lembaga Pemerintahan dan Hubungan Kerja

UU Pelindungan Ketenagakerjaan membawa sejumlah perubahan mendasar, mulai dari restrukturisasi kelembagaan, pengaturan PKWT dan alih daya, pelindungan pekerja berbasis kemitraan, hingga penguatan mekanisme pencegahan PHK.
•
CR 36

Ketua MK Ingatkan Tantangan Konstitusi Ekonomi di Era Digital

Para akademisi yang tergabung dalam APHTN-HAN disarankan memperkuat analisis, riset, atau kajian, yang mudah dipahami dan mampu menghubungkan teori, putusan pengadilan, serta akibat nyata kebijakan ekonomi bagi masyarakat.
•
Agus Sahbani

Mantan Wakil Ketua MA Marianna Sutadi Tutup Usia

Marianna merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai pimpinan MA.
•
Aji Prasetyo

Prabowo Belum Serahkan Dua Nama Cawapres, Mahfud Soroti Keabsahan Sidang MPR pada 9 Desember

Apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026, pelaksanaan sidang perlu disesuaikan menjadi 10 Desember 2026. Penghitungan tersebut harus dilakukan berdasarkan 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan diterima MPR.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Scholar Insight Series with Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta: Mendesak KUHPerdata Nasional Hingga Ketika Ketua Partai Merangkap Jadi Menteri

Seri opini ini menampilkan 6 penulis dari akademisi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan topik yang beragam.
•
Agus Sahbani

Sejarah Baru ICJ: Myanmar Dinyatakan Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya

Presiden ICJ membacakan putusan dan menyatakan kesimpulan bahwa Myanmar berniat menghancurkan populasi Rohingya.
•
Willa Wahyuni

Respons Pengesahan UU Perampasan Aset: KPK Akan Patuh, ICW Kritisi DPR

KPK siap mematuhi dan mengkaji UU Perampasan Aset karena dinilai efektif untuk memulihkan keuangan negara. Sebaliknya, ICW memprotes aturan tersebut karena tidak mengatur peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar (illicit enrichment), yang diduga akibat banyaknya anggota dewan yang tak mampu membuktikan asal-usul harta mereka di LHKPN.
•
Aji Prasetyo

Konferensi Nasional APHTN-HAN V Fokus Bahas Kedaulatan Ekonomi dalam Perspektif Konstitusi

Konferensi Nasional APHTN-HAN V lebih fokus membahas mandat konstitusi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi yang bertumpu pada semangat Pasal 33 UUD NRI 1945 demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pembahasan dalam konferensi nasional ini dibagi dalam 5 panel dengan subtopik yang beragam.
•
Agus Sahbani

RUU Jaminan Benda Bergerak Diharapkan Atasi Persoalan Eksekusi Jaminan Fidusia

Keterbatasan juru sita dan potensi membengkaknya biaya eksekusi menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui pembentukan RUU Jaminan Benda Bergerak.
•
Firyalfatin

Sukses Selenggarakan Seminar di Yogyakarta, Ini Harapan Pengurus HKHSK ke Depan

Untuk pertama kalinya HKHSK menyelenggrakan seminar di luar kota sejak awal masa kepengurusan pada 2024. Selama dua tahun sebelumnya, HKHSK berfokus melakukan pembenahan infrastruktur dan norma organisasi.
•
CR 36

Yudisium 66 Sarjana Hukum, FH UM Palembang Bidik Kembali Predikat Akreditasi Unggul

Seluruh civitas akademika berkomitmen mempersiapkan dan mengawal proses reakreditasi tersebut secara intensif. Pihak fakultas juga optimistis target peningkatan akreditasi dapat tercapai.
•
Hanifah Dwi Jayanti

UU Perampasan Aset Disahkan, PUKAT UGM Sebut Isinya Pepesan Kosong

RUU Perampasan Aset luput mengatur perampasan aset terhadap harta kekayaan tidak wajar penyelenggara negara. Padahal mekanisme ini diharapkan masyarakat dan dikaitkan dengan LHKPN. Pengaturan perampasan aset lebih lemah dari KUHP.
•
Ady Thea DA
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info