Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menghasilkan karya digital memunculkan persoalan mengenai kepemilikan hak cipta. Dalam kerangka hukum Indonesia, manusia masih ditempatkan sebagai pencipta.
Oleh karena itu, seseorang yang sekadar memasukkan perintah atau prompt ke platform AI tidak serta-merta diakui sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas hasil generatifnya.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) I Gede Widhiana Suarda mengatakan, persoalan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) makin relevan seiring dengan digitalisasi berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Semua serba digital dan semua persoalan hari ini memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan HAKI,” ujarnya dalam Seminar Nasional FH UNEJ bertema ‘Penyelesaian Perselisihan Sengketa HAKI di Era Digital yang digelar Laboratorium Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa’, Sabtu (21/11/2026).
Advokat dan Konsultan HAKI Virby Paten Heru Setiono menjelaskan, hukum hak cipta Indonesia masih berpijak pada hasil olah pikir manusia. AI merupakan sistem teknologi yang bekerja berdasarkan imitasi, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pencipta.
“AI itu merupakan sistem, tiruan, atau imitasi. Oleh karena itu, AI tidak mempunyai hak atau kapasitas legal sebagai pencipta,” kata Heru.
Menurutnya, penggunaan AI untuk memodifikasi foto atau karya yang sebelumnya dibuat manusia juga tidak serta-merta menghapus hak cipta atas karya awal tersebut. Hak cipta tetap melekat pada manusia yang menghasilkan karya tersebut.
















