Dia menekankan pentingnya parafrasa dan penggunaan nalar kritis dalam menyusun karya ilmiah. AI semestinya dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan, bukan menggantikan proses berpikir manusia.
Persoalan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI juga menjadi salah satu isu dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan pemerintah tengah membahas RUU tersebut untuk menyesuaikan ketentuan hak cipta dengan perkembangan teknologi digital.
Dalam pembahasan tingkat I pada 6 Oktober 2026, Baleg membentuk panitia kerja (Panja) setelah menerima 1.117 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah. Selain penggunaan AI dalam penciptaan karya, revisi tersebut mencakup perlindungan karya jurnalistik, pembaruan tata kelola lisensi dan royalti, serta pengaturan hak ekonomi dan hak moral pencipta.
RUU itu juga diarahkan untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab platform digital dalam mencegah pelanggaran hak cipta serta memperbarui mekanisme penyelesaian sengketa.
Pengaturan penggunaan AI menjadi salah satu aspek yang perlu didalami guna memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan dan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut.
















