Heru mencontohkan pengalamannya menggunakan AI untuk membuat desain logo merek yang mengandung filosofi budaya Bali. Hasil yang diberikan AI berulang kali belum sesuai dengan konsep dan kedalaman filosofi yang diharapkan.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa teknologi AI masih memiliki keterbatasan dan belum dapat sepenuhnya menggantikan kreativitas serta penilaian manusia.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sepenuhnya mengandalkan keluaran AI, termasuk dalam memahami persoalan hukum. Pasalnya, perkembangan teknologi kerap berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pembaruan regulasi.
Senada, Kepala Laboratorium Telematika sekaligus Dosen Hukum Perdata FH UNEJ Nuzulia Kumalasari menegaskan bahwa hukum hak cipta Indonesia menempatkan manusia sebagai subjek hukum pencipta. Dengan demikian, orang yang hanya memasukkan prompt tidak otomatis memperoleh pengakuan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan AI.
“Pembuat prompt tidak serta-merta diakui sebagai pencipta atas keluaran generatif tersebut,” ujarnya.
AI dalam Karya Ilmiah
Nuzulia juga menyoroti penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah. Menurutnya, mahasiswa dan peneliti tidak seharusnya mengambil keluaran AI secara langsung tanpa melakukan pengolahan dan verifikasi.
AI berpotensi menghasilkan informasi yang tidak akurat, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, bahkan mencantumkan referensi fiktif. Oleh karena itu, pengguna perlu menelusuri sumber asli dan memastikan setiap rujukan dapat dipertanggungjawabkan.
















