Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya akan menimbulkan konsekuensi ketatanegaraan berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden. Namun, mekanisme pengunduran diri tersebut berbeda dengan pemberhentian melalui proses pemakzulan (impeachment) yang harus melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Adapun isu rencana pengunduran diri Gibran disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, di tengah dinamika yang berkembang menyusul putusan MK dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa pengunduran diri dan pemberhentian Wakil Presiden sama-sama berimplikasi pada kekosongan jabatan. Perbedaannya terletak pada proses hukum yang harus dilalui sebelum kekosongan tersebut terjadi.
Baca Juga:
- Putusan MA Soal Ijazah Gibran, Siapa Berhak Ajukan PK?
- Putusan MA Final, Yusril Nilai Gibran Berpotensi Tak Punya Pilihan selain Berhenti atau Diberhentikan
Menurut Aan, baik pengunduran diri maupun pemberhentian melalui pemakzulan akan menghasilkan konsekuensi hukum yang sama, yakni kekosongan kursi Wakil Presiden.
“Ketika nanti mengundurkan diri, maka yang terjadi implikasinya secara hukum adalah kekosongan kursi Wakil Presiden. Ketika diberhentikan, implikasi yang terjadi juga sama, yaitu kekosongan kursi seorang Wakil Presiden,” ucap Aan saat dihubungi Hukumonline, Rabu (11/11).
Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Dekan FH UB tersebut menjelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses selanjutnya adalah pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan di MPR.
