Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan telah menerima saran dari Presiden Prabowo Subianto agar ia tetap berjuang terkait dengan polemik kesetaraan ijazah SMA miliknya. Diketahui, MA telah memutus perkara tersebut dan meminta agar Kemendikdasmen mencabut Surat Keterangan tersebut.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut upaya hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membuktikan keabsahan ijazah setara SMA lewat PTUN tidak ada gunanya. Alasannya Gibran bukan merupakan pihak dalam perkara ini.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Nasarudin Tianotak, berpendapat Gibran tidak mempunyai dasar dan kedudukan hukum yang memadai untuk mengajukan PK secara pribadi terhadap Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Baca Juga:
- 4 Isu HTN dalam Pendapat Pejabat Negara Soal Perkara Ijazah Gibran
- Putusan MA Final, Yusril Nilai Gibran Berpotensi Tak Punya Pilihan selain Berhenti atau Diberhentikan
- Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres kepada Prabowo di Tengah Polemik Ijazah
Setidaknya ada tiga alasan utama yang melatarbelakanginya. Pertama, Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi. Berdasarkan informasi perkara yang tersedia, para pihak dalam perkara tersebut adalah H.M. Subhan sebagai pemohon kasasi dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat.
“Gibran bukan pemohon kasasi ataupun pihak tergugat dalam perkara kasasi tersebut,” ujar Nasarudin kepada Hukumonline, Rabu (11/11).
Menurutnya, fakta bahwa putusan berpengaruh langsung terhadap dokumen pendidikan yang berkaitan dengannya tidak serta-merta menjadikannya pihak yang berhak mengajukan PK. Sebab, kepentingan terhadap akibat suatu putusan harus dibedakan dari kewenangan prosedural untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.
















