Prompt AI Tak Otomatis Melahirkan Hak Cipta
Terbaru

Prompt AI Tak Otomatis Melahirkan Hak Cipta

Penggunaan AI untuk menghasilkan karya digital memunculkan persoalan kepemilikan hak cipta karena hukum Indonesia masih menempatkan manusia sebagai pencipta, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam revisi UU Hak Cipta.

Hukumonline News
Hukumonline News
CR 37
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menghasilkan karya digital memunculkan persoalan mengenai kepemilikan hak cipta. Dalam kerangka hukum Indonesia, manusia masih ditempatkan sebagai pencipta.

Oleh karena itu, seseorang yang sekadar memasukkan perintah atau prompt ke platform AI tidak serta-merta diakui sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas hasil generatifnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) I Gede Widhiana Suarda mengatakan, persoalan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) makin relevan seiring dengan digitalisasi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Semua serba digital dan semua persoalan hari ini memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan HAKI,” ujarnya dalam Seminar Nasional FH UNEJ bertema ‘Penyelesaian Perselisihan Sengketa HAKI di Era Digital yang digelar Laboratorium Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa’, Sabtu (21/11/2026).

Advokat dan Konsultan HAKI Virby Paten Heru Setiono menjelaskan, hukum hak cipta Indonesia masih berpijak pada hasil olah pikir manusia. AI merupakan sistem teknologi yang bekerja berdasarkan imitasi, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pencipta.

“AI itu merupakan sistem, tiruan, atau imitasi. Oleh karena itu, AI tidak mempunyai hak atau kapasitas legal sebagai pencipta,” kata Heru.

Menurutnya, penggunaan AI untuk memodifikasi foto atau karya yang sebelumnya dibuat manusia juga tidak serta-merta menghapus hak cipta atas karya awal tersebut. Hak cipta tetap melekat pada manusia yang menghasilkan karya tersebut.

Heru mencontohkan pengalamannya menggunakan AI untuk membuat desain logo merek yang mengandung filosofi budaya Bali. Hasil yang diberikan AI berulang kali belum sesuai dengan konsep dan kedalaman filosofi yang diharapkan.

Pengalaman itu menunjukkan bahwa teknologi AI masih memiliki keterbatasan dan belum dapat sepenuhnya menggantikan kreativitas serta penilaian manusia.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sepenuhnya mengandalkan keluaran AI, termasuk dalam memahami persoalan hukum. Pasalnya, perkembangan teknologi kerap berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pembaruan regulasi.

Senada, Kepala Laboratorium Telematika sekaligus Dosen Hukum Perdata FH UNEJ Nuzulia Kumalasari menegaskan bahwa hukum hak cipta Indonesia menempatkan manusia sebagai subjek hukum pencipta. Dengan demikian, orang yang hanya memasukkan prompt tidak otomatis memperoleh pengakuan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan AI.

“Pembuat prompt tidak serta-merta diakui sebagai pencipta atas keluaran generatif tersebut,” ujarnya.

AI dalam Karya Ilmiah

Nuzulia juga menyoroti penggunaan AI dalam penyusunan karya ilmiah. Menurutnya, mahasiswa dan peneliti tidak seharusnya mengambil keluaran AI secara langsung tanpa melakukan pengolahan dan verifikasi.

AI berpotensi menghasilkan informasi yang tidak akurat, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, bahkan mencantumkan referensi fiktif. Oleh karena itu, pengguna perlu menelusuri sumber asli dan memastikan setiap rujukan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia menekankan pentingnya parafrasa dan penggunaan nalar kritis dalam menyusun karya ilmiah. AI semestinya dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan, bukan menggantikan proses berpikir manusia.

Persoalan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI juga menjadi salah satu isu dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan pemerintah tengah membahas RUU tersebut untuk menyesuaikan ketentuan hak cipta dengan perkembangan teknologi digital.

Dalam pembahasan tingkat I pada 6 Oktober 2026, Baleg membentuk panitia kerja (Panja) setelah menerima 1.117 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah. Selain penggunaan AI dalam penciptaan karya, revisi tersebut mencakup perlindungan karya jurnalistik, pembaruan tata kelola lisensi dan royalti, serta pengaturan hak ekonomi dan hak moral pencipta.

RUU itu juga diarahkan untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab platform digital dalam mencegah pelanggaran hak cipta serta memperbarui mekanisme penyelesaian sengketa.

Pengaturan penggunaan AI menjadi salah satu aspek yang perlu didalami guna memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan dan kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info