Berita> Terbaru

Terbaru

PPATK Siap Periksa Semua WNI yang Masuk Pandora Pappers
PPATK akan bekerja secara profesional untuk melihat dokumen-dokumen mengenai nama-nama orang Indonesia yang terdapat dalam laporan Pandora Pappers.
Mochamad Januar Rizki
Kemkumham Tetapkan Biaya Murah untuk Pendirian Perseroan Perorangan
​​​​​​​Biaya pendaftaran perseroan perorangan hanya dipatok Rp50 ribu.
Fitri Novia Heriani
​​​​​​​Dua Pertanyaan Kunci dalam Penanganan Korupsi di Masa Pandemi
Transparansi sangat prinsipil dalam pencegahan korupsi anggaran penanganan pandemi.
Muhammad Yasin
​​​​​​​Beragam Cara Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Ekonomi
Aparat penegak hukum dapat menggunakan instrumen tindak pidana korporasi, TPPU, dan asset recovery untuk memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi.
Muhammad Yasin
Urgensi Keberadaan RUU Ekonomi Syariah
​​​​​​​RUU Ekonomi Syariah diharapkan dapat mengharmonisasikan fungsi sosial dari sejumlah UU yang bernafaskan syariah.
Rofiq Hidayat
Kepolisian Didesak Buka Kembali Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
Saat dihentikan, kasus pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur ini masih sangat prematur. Terlapor membantah tudingan telah memperkosa ketiga anaknya.
Aida Mardatillah
Pemerintah Klaim UU HPP Berikan Keadilan dan Kepastian Hukum Sektor Perpajakan
Tujuan UU HPP ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
Fitri Novia Heriani
Ini yang Terjadi pada Pemain ‘Squid Game’ Setelah Di-dor dengan Estetik
Melek Hukum Pidana Khusus dari Drakor ‘Squid Game’
Tim Publikasi Hukumonline
Urgensi Pencegahan untuk Tekan Kasus Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
Perkara pertanahan kerap terjadi, oleh sebab itu perlu perbaikan-perbaikan mulai dari persyaratan, sampai proses dalam penguatan dan legalisasi tanah.
Mochamad Januar Rizki
Regulasi Ini Disebut Menambah Beban Sengkarut Sengketa Tanah di Pengadilan
Sengkarut sengketa kasus tanah di pengadilan disebabkan banyak faktor. Salah satunya, persoalan regulasi, seperti UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No.18 Tahun 2021, PP No.19 Tahun 2021, dan PP No.64 Tahun 2021.
Ady Thea DA