Terbaru

AI Mengubah Dunia Kerja Hukum, Apa yang Perlu Disiapkan Mahasiswa?

Efisiensi teknologi mengubah kebutuhan industri hukum sekaligus mendorong calon praktisi memperkuat kemampuan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh AI.
•
Firyalfatin

Pemerintah-DPR Sepakati Definisi Perampasan Aset, Wajib Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pengambilalihan aset tindak pidana dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
•
Ady Thea DA

Salah Mengambil Keputusan Saat Serangan Siber, Perusahaan Bisa Menghadapi Risiko Hukum Berlapis

Kesalahan mengambil keputusan saat serangan siber dapat memperbesar kerugian dan memunculkan konsekuensi hukum yang tidak berhenti setelah sistem dipulihkan. Kesiapan tata kelola, pemenuhan kewajiban, dan ketepatan respons menjadi aspek penting dalam melindungi kepentingan perusahaan.
•
Tim Hukumonline

Batasi Penguasaan Negara, Integrasi Data Korporasi Harus Transparan dan Akuntabel

Ketua Komisi XIII DPR mengingatkan supaya pengelolaan data korporasi harus dilaksanakan sebijaksana mungkin agar tidak terjadi penguasaan oleh negara. Selain itu, penggunaan atas sistem terintegrasi ini harus mengedepankan tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
•
CR 36

Pascasarjana FH Unbor Dalami Reformasi Peradilan Italia, dari Independensi Hakim hingga Pembuktian Pidana

Studi Komparatif Pascasarjana FH Unbor Perkuat Wawasan Hukum Global untuk Mendorong Pembaruan Sistem Peradilan Indonesia.
•
Willa Wahyuni

Tangani 3.000 Kasus per Tahun, YLBHI Perkuat Layanan Bantuan Hukum dengan AI

Dukungan AIlex diharapkan meningkatkan kecepatan dan kualitas kerja riset hukum hingga penyusunan dokumen advokasi.
•
Firyalfatin

RUU Perampasan Aset Diminta Sasar Bandar Judi Online, Korban Pemain Harus Dilindungi

RUU Perampasan Aset secara tegas perlu mengatur terkait tindak pidana asal atau predicate crime yang asetnya dapat dirampas, antara lain judi online. RUU harus membedakan secara jelas bandar dan korban pemain judi online.
•
Ady Thea DA

STH Indonesia Jentera dan IJMI Gelar Pelatihan Penanganan TPPO untuk APH

Permasalahan TPPO semakin kompleks. Aparat penegak hukum (APH) harus punya cara untuk menanganinya.
•
Aji Prasetyo

Wacana Pemakzulan Gibran, Begini Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat DPR

Penggunaan hak menyatakan pendapat DPR menjadi salah satu instrumen konstitusional DPR yang dapat berkaitan dengan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
•
Willa Wahyuni

Perkuat Layanan Publik dan Investasi, Kemenkum Akselerasi Integrasi Data Korporasi

Transformasi digital pemerintahan membutuhkan keterpaduan data antarkementerian dan lembaga. Keterpaduan ini penting untuk mempercepat pelayanan publik, menghindari duplikasi data, meningkatkan akurasi informasi, dan memberikan kepastian hukum guna mendukung iklim investasi.
•
CR 36

DPR Tancap Gas Pembahasan 4 RUU Prioritas, Perampasan Aset dan Hak Cipta Masuk Agenda

Keempatnya adalah RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, RUU Perkoperasian, dan RUU Perampasan Aset.
•
Ady Thea DA

AI Tak Bisa Gantikan Nalar Kritis dan Integritas Calon Praktisi Hukum

Perkembangan AI mengubah lanskap profesi hukum, mahasiswa dituntut adaptif terhadap teknologi dengan tetap mengandalkan nalar kritis dan menjunjung tinggi integritas.
•
Firyalfatin

RUU Perampasan Aset Buka Peluang Pulihkan Kerugian Korban Penipuan

Hasil perampasan aset untuk negara dalam hal perkara tersebut menimbulkan kerugian bagi negara. Jika kerugian dialami korban, hasil perampasan aset dikembalikan kepada korban.
•
Ady Thea DA

Periksa Managing Director PT Summarecon, KPK Telusuri Keterlibatan Korporasi

Penyidik selidiki keterlibatan korporasi dan meminta masyarakat untuk menunggu pengembangan perkara.
•
Aji Prasetyo

Uji Materi UU JPH, Pemerintah Tegaskan Self-Declare Bukan Pembebasan Sertifikasi Halal

Mekanisme self-declare hanya dapat ditempuh UMK yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain terkait jenis dan tingkat risiko produk, bahan yang digunakan, serta proses produk halal.
•
Hanifah Dwi Jayanti
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info