Terbaru

5 Pilar Keadilan Digital Jadi Landasan Tata Kelola AI yang Berorientasi pada Manusia

Mulai dari kontrol manusia hingga partisipasi publik.
•
Willa Wahyuni

Kuasai Komunikasi dan Data, Kunci In-House Counsel Mengawal Keputusan Perusahaan

Komunikasi merupakan kemampuan yang harus dikuasai in-house counsel untuk dapat memengaruhi manajemen dalam pembuatan keputusan supaya risiko tetap dapat dimitigasi dan bisnis berjalan secara berkelanjutan.
•
CR 36

Peradi Minta Pemerintah Perjelas Aturan dan Pengawasan Penyadapan

Selain menjamin perlindungan hak atas privasi, pengaturan penyadapan perlu dilengkapi mekanisme pengawasan agar penggunaan teknologi lawful interception tidak disalahgunakan.
•
Firyalfatin

Kepatuhan UU PDP Jadi Pekerjaan Besar Perusahaan, Tata Kelola Data Harus Dibenahi

Percepatan pemetaan dan pendokumentasian data pribadi serta kolaborasi lintas fungsi perusahaan wajib dilakukan.
•
Willa Wahyuni

Dari Reaktif ke Proaktif, AI Secara Masif Ubah Pekerjaan In-House Counsel

Perkembangan AI mengubah cara kerja in-house counsel. Kini, AI mampu membantu mengidentifikasi dokumen dan regulasi, sehingga tim legal bisa lebih fokus menyusun analisis hukum dan memverifikasi hasilnya.
•
CR 36

Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran

Pertimbangan pencabutan merujuk pada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan mewajibkan pejabat yang menerbitkannya untuk mencabut dokumen tersebut.
•
Hanifah Dwi Jayanti

FH UPH Raih Second Place Winner dan 3rd Best Memorial UNESCO UNITWIN Legislative Camp and Competition 2026

Keikutsertaan dalam ajang ini menjadi kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan memperluas perspektif hukum melalui forum akademik internasional
•
Willa Wahyuni

7 Hak Wakil Presiden yang Mengundurkan Diri

Setidaknya ada 7 hak wakil presiden yang mengundurkan diri atau berhenti dengan hormat, mulai dari uang pensiun, tunjangan, hingga fasilitas yang ditanggung negara.
•
Tim Hukumonline

Kembali Dibuka! Segera Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pegawai Pelindungan Data Pribadi

Pelatihan dan sertifikasi ini ditujukan bagi praktisi untuk memperdalam pengetahuan dan memberikan rekognisi kompetensi dalam melaksanakan kepatuhan pelindungan data pribadi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pelindungan data pribadi.
•
Tim Hukumonline

RUU LLAJ Perlu Atur Hubungan Hukum Driver, Perusahaan Aplikasi, dan Penumpang

Antara lain hubungan hukum perusahaan aplikasi dengan driver, dan driver dengan customer. Serta bentuk perizinan perusahaan aplikasi.
•
Ady Thea DA

Ramai-ramai Klarifikasi Temuan ICW Soal Dana Influencer Rp14,69 Miliar

ICW sesalkan pemberian dana ke influencer bertentangan dengan program efisiensi pemerintah, sementara RANS dan sejumlah influencer mengklaim sudah sesuai aturan.
•
Aji Prasetyo
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info