Berlangganan Pro

Terbaru

Segera Daftar! Hukumonline Gelar Legal Opinion Competition 2024

Segera Daftar! Hukumonline Gelar Legal Opinion Competition 2024

Cuti Massal Hakim Indonesia: Apakah Ilusi di Negara Berdasarkan Pancasila?

Cuti Massal Hakim Indonesia: Apakah Ilusi di Negara Berdasarkan Pancasila?

Kantor Hukum Ternama Ikut Semarakkan In-House Counsel Summit dan Awards 2024

Kantor Hukum Ternama Ikut Semarakkan In-House Counsel Summit dan Awards 2024

Hakim Rencanakan "Mogok Kerja", IKAHI Tak Larang dengan Catatan

Digerakkan kalangan hakim muda. Berharap tuntutan kewajiban hakim untuk profesional dan memberikan putusan yang adil diimbangi pemenuhan hak yang pantas.

Normand Edwin Elnizar

MK Tegaskan Orang Tua Kandung Ambil Paksa Anak Bisa Dipidana

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa kepentingan anak adalah hal yang paling diutamakan. Jika terjadi penculikan oleh mantan suami, maka pilihan untuk memidanakan salah satu orang tua kandung anak yang melanggar ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHP adalah pilihan terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remedium).

Fitri Novia Heriani

KPPU 'Bongkar' Penyebab Meroketnya Harga Tiket Pesawat Domestik

Tingginya harga tiket penerbangan domestik menjadi kekhawatiran publik dan perhatian pemerintah, termasuk KPPU. Menekan berbagai biaya komponen menjadi langkah yang perlu dilakukan otoritas terkait.

Mochamad Januar Rizki

20 Larangan Kampanye Pilkada 2024 dalam Peraturan KPU Terbaru

Dari mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 hingga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung maupun tidak langsung.

Tim Hukumonline

Yuk Pahami Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketanya di PHI

Training ini merupakan wadah bagi setiap pihak untuk memahami regulasi yang berlaku guna menghindari potensi sengketa, risiko ketidakpatuhan terhadap aturan terkait PHK, pengupahan, dan penyelesaian perselisihan yang terjadi.

Tim Hukumonline

Debitur Gagal Bayar, Dapatkah Fintech P2P Lending Bertanggung Jawab?

Ketika debitur gagal bayar, fintech P2P lending dapat bertanggung jawab asalkan memenuhi dua syarat: fintech P2P lending tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara sebagaimana peraturan OJK dan regulasi lain; serta memiliki komponen melawan hukum, curang, dan niat jahat.

Tim Publikasi Hukumonline

Dua Kategori Utama Penghargaan In-House Counsel Awards 2024

Kategori tersebut terbagi ke dalam 23 subkategori/sektor industri.

3 Langkah FH Universitas Islam Indonesia Menangani Plagiarisme

Mulai dari memberikan edukasi kepada mahasiswa dan sosialisasi untuk kalangan dosen dan peneliti. Kemudian pencegahan dan penindakan.

Urgensi Perusahaan Siapkan Strategi Anti Money Laundering

Dunia usaha harus beradaptasi dengan berbagai perkembangan saat ini agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang. Upaya tersebut sekaligus melindungi reputasi dan integritas perusahaan sebagai entitas bisnis.

Mochamad Januar Rizki

Arti Hukum bagi Sang Leviathan

Bagi Leviathan, hukum bisa menjadikannya berkuasa dan kekuasaanya dapat diperkuat melalui hukum (rule by law) dan dapat digunakan memenuhi apa yang dicapai (autocratic legalism). Baginya, sistem politik terbaik adalah kekuasaan tunggal yang kuat, di mana seorang penguasa memiliki kekuasaan mutlak, sehingga Leviathan jelas tidak kompatibel (selaras/sesuai) dengan Ide Demokrasi.

Prof. Dr.Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.

7
8
9

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com