Berita> Terbaru

Terbaru

2019-2021, KY Tangani 19 Kasus Tindakan Merendahkan Kehormatan Hakim
Tantangannya adalah bagaimana suatu putusan, hakim dapat berkomunikasi dengan pihak yang “kalah” agar mereka merasa putusan hakim tersebut memang mencerminkan keadilan, sehingga tidak memunculkan kekecewaan hingga aksi anarkis.
Agus Sahbani
4 Catatan Elsam Terkait Perpres Pemanfaatan NIK/NPWP untuk Layanan Publik
Pemanfaatan identitas kependudukan sebagai alat identifikasi dan otentifikasi dalam pemberian layanan publik perlu mengacu prinsip dan standar perlindungan data pribadi yang kuat.
Ady Thea DA
Alasan MK Tolak Permohonan OC Kaligis Soal Aturan Remisi
Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak bersifat multitafsir dan diskriminatif, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan norma a quo bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Agus Sahbani
Kandas di Tengah Jalan, RUU Pertembakauan Diusulkan Ubah Judul
Dengan RUU tentang Perlindungan Terhadap Komoditas Perkebunan Strategis. RUU ini bakal mengabungkan komoditas tembakau dengan komoditas hasil pertanian lain dalam satu pengaturan.
Rofiq Hidayat
Peradi Serahkan Santunan Dukacita bagi Keluarga Anggota Advokat
Berasal dari dana kas DPN Peradi, santunan merupakan bentuk perhatian organisasi Peradi kepada para advokatnya.
Tim Publikasi Hukumonline
Pelaku UKM Masih Kesulitan Urus Izin Lewat OSS
Terdapat beberapa poin yang dianggap menghambat.
Mochamad Januar Rizki
Menkumham Atur Kembali Besaran Fee Kurator dan Pengurus
Untuk memberikan kepastian dan tolok ukur pemberian imbalan jasa bagi kurator dan pengurus guna mendukung perbaikan iklim berusaha yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kelangsungan dunia usaha.
M. Agus Yozami
MK: Aturan Peralihan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan Inkonstitusional
Permohonan para pemohon ini beralasan menurut hukum.
Aida Mardatillah
MK Batalkan Aturan Peralihan Pengelolaan Dana Pensiun dari PT Taspen ke BPJS
Dalil para pemohon mengenai norma pengalihan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029 bertentangan dengan hak setiap orang atas jaminan sosial sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.
Agus Sahbani