Terbaru

PKPA Online Class Periode November-Desember 2026 telah dibuka!

Waktunya tetap produktif gali ilmu dari pengajar ternama bersama PKPA Online Class Hukumonline!
•
Tim Hukumonline

Implementasikan Regulatory Compliance System, Suzuki Targetkan Pengelolaan Kepatuhan Lebih Efisien

Implementasi RCS menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan transformasi digital perusahaan. Keberhasilan sistem tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga komitmen seluruh bagian perusahaan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Menjaga Kompas Moral Calon Praktisi Hukum di Tengah Kemajuan AI

Lewat integritas dan pemahaman etika, mahasiswa hukum diharapkan mampu memanfaatkan AI secara kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan profesi hukum di masa depan.
•
Firyalfatin

4 Isu HTN dalam Pendapat Pejabat Negara Terkait Perkara Ijazah Gibran

Pernyataan Wapres seakan dibantah oleh para menterinya sendiri.
•
Aji Prasetyo

Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (AHP) dan Justika Dorong Kesadaran Perlindungan Merek sebagai Aset Berharga bagi UMKM

Sebagai platform layanan hukum digital di bawah naungan Hukumonline, Justika hadir untuk mendemokratisasi akses keadilan melalui layanan konsultasi hukum yang praktis dan terjangkau.
•
Tim Hukumonline

Dari Orang Titipan hingga Kanibalisme Parpol, Ini Catatan Akademisi untuk RUU Pemilu

Setidaknya agar pembagian program bantuan sosial dan sejenisnya tidak berdekatan dengan pelaksanaan pemilu. Sebab dapat mempengaruhi elektabilitas.
•
Ady Thea DA

Ini 5 Pertimbangan Hukum MA yang Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran

MA menemukan bahwa penerbitan surat tersebut didasarkan pada dokumen certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, serta dokumen lain yang tidak membuktikan Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Transparansi Data Korporasi, Senjata Baru Berantas Korupsi dan Pencucian Uang

Sistem data korporasi terintegrasi yang dikelola oleh Ditjen AHU Kemenkum memiliki fungsi pendukung bagi kementerian/lembaga untuk menjalankan tugasnya dalam pencegahan terhadap benturan kepentingan, tindak pidana pencucian uang, hingga tindak pidana korupsi.
•
CR 36

AI Mengubah Dunia Kerja Hukum, Apa yang Perlu Disiapkan Mahasiswa?

Efisiensi teknologi mengubah kebutuhan industri hukum sekaligus mendorong calon praktisi memperkuat kemampuan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh AI.
•
Firyalfatin

Pemerintah-DPR Sepakati Definisi Perampasan Aset, Wajib Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pengambilalihan aset tindak pidana dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
•
Ady Thea DA

Salah Mengambil Keputusan Saat Serangan Siber, Perusahaan Bisa Menghadapi Risiko Hukum Berlapis

Kesalahan mengambil keputusan saat serangan siber dapat memperbesar kerugian dan memunculkan konsekuensi hukum yang tidak berhenti setelah sistem dipulihkan. Kesiapan tata kelola, pemenuhan kewajiban, dan ketepatan respons menjadi aspek penting dalam melindungi kepentingan perusahaan.
•
Tim Hukumonline

Batasi Penguasaan Negara, Integrasi Data Korporasi Harus Transparan dan Akuntabel

Ketua Komisi XIII DPR mengingatkan supaya pengelolaan data korporasi harus dilaksanakan sebijaksana mungkin agar tidak terjadi penguasaan oleh negara. Selain itu, penggunaan atas sistem terintegrasi ini harus mengedepankan tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
•
CR 36

Pascasarjana FH Unbor Dalami Reformasi Peradilan Italia, dari Independensi Hakim hingga Pembuktian Pidana

Studi Komparatif Pascasarjana FH Unbor Perkuat Wawasan Hukum Global untuk Mendorong Pembaruan Sistem Peradilan Indonesia.
•
Willa Wahyuni

Tangani 3.000 Kasus per Tahun, YLBHI Perkuat Layanan Bantuan Hukum dengan AI

Dukungan AIlex diharapkan meningkatkan kecepatan dan kualitas kerja riset hukum hingga penyusunan dokumen advokasi.
•
Firyalfatin

RUU Perampasan Aset Diminta Sasar Bandar Judi Online, Korban Pemain Harus Dilindungi

RUU Perampasan Aset secara tegas perlu mengatur terkait tindak pidana asal atau predicate crime yang asetnya dapat dirampas, antara lain judi online. RUU harus membedakan secara jelas bandar dan korban pemain judi online.
•
Ady Thea DA
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info