Terbaru

STH Indonesia Jentera dan IJMI Gelar Pelatihan Penanganan TPPO untuk APH

Permasalahan TPPO semakin kompleks. Aparat penegak hukum (APH) harus punya cara untuk menanganinya.
•
Aji Prasetyo

Wacana Pemakzulan Gibran, Begini Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat DPR

Penggunaan hak menyatakan pendapat DPR menjadi salah satu instrumen konstitusional DPR yang dapat berkaitan dengan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
•
Willa Wahyuni

Perkuat Layanan Publik dan Investasi, Kemenkum Akselerasi Integrasi Data Korporasi

Transformasi digital pemerintahan membutuhkan keterpaduan data antarkementerian dan lembaga. Keterpaduan ini penting untuk mempercepat pelayanan publik, menghindari duplikasi data, meningkatkan akurasi informasi, dan memberikan kepastian hukum guna mendukung iklim investasi.
•
CR 36

DPR Tancap Gas Pembahasan 4 RUU Prioritas, Perampasan Aset dan Hak Cipta Masuk Agenda

Keempatnya adalah RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, RUU Perkoperasian, dan RUU Perampasan Aset.
•
Ady Thea DA

AI Tak Bisa Gantikan Nalar Kritis dan Integritas Calon Praktisi Hukum

Perkembangan AI mengubah lanskap profesi hukum, mahasiswa dituntut adaptif terhadap teknologi dengan tetap mengandalkan nalar kritis dan menjunjung tinggi integritas.
•
Firyalfatin

RUU Perampasan Aset Buka Peluang Pulihkan Kerugian Korban Penipuan

Hasil perampasan aset untuk negara dalam hal perkara tersebut menimbulkan kerugian bagi negara. Jika kerugian dialami korban, hasil perampasan aset dikembalikan kepada korban.
•
Ady Thea DA

Periksa Managing Director PT Summarecon, KPK Telusuri Keterlibatan Korporasi

Penyidik selidiki keterlibatan korporasi dan meminta masyarakat untuk menunggu pengembangan perkara.
•
Aji Prasetyo

Uji Materi UU JPH, Pemerintah Tegaskan Self-Declare Bukan Pembebasan Sertifikasi Halal

Mekanisme self-declare hanya dapat ditempuh UMK yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain terkait jenis dan tingkat risiko produk, bahan yang digunakan, serta proses produk halal.
•
Hanifah Dwi Jayanti

KPPU dan Dewan Pers Petakan Risiko Persaingan Usaha di Industri Media Digital

Transformasi digital telah mengubah peta persaingan industri media.
•
Aji Prasetyo

Junaedi Saibih Ajukan Praperadilan Hak Pemulihan Setelah Diputus Bebas

Salah satunya hak untuk dilupakan dan ganti rugi materiil sebesar Rp288 juta dan immateriil Rp100,2 miliar.
•
Aji Prasetyo

Dari Paten ke Pasar, Pemerintah Dorong Komersialisasi Hasil Riset

Insentif super tax deduction hingga 200 persen disiapkan untuk mendorong investasi litbang, tetapi pemanfaatannya masih terbatas.
•
Firyalfatin

Hadirkan Akses Keuangan Andal bagi Nasabah, BNI Optimalkan Jaringan dan Layanan Digital

Optimalisasi jaringan dan sumber daya merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas layanan, seiring dengan perkembangan kebutuhan transaksi masyarakat dan dunia usaha.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU Perampasan Aset, Pakar Ingatkan Penyitaan Harus Proporsional dan Berdasarkan Bukti

RUU Perampasan Aset boleh mengatur khusus ketentuan yang belum ada dalam KUHAP. Terutama ketentuan yang berkaitan dengan perampasan aset.
•
Ady Thea DA

Menyoroti Tebang Pilih Penanganan Kasus Penyadapan

Perbedaan perlakuan aparat penegak hukum terhadap dugaan penyadapan yang terjadi kepada presiden dengan yang terjadi kepada masyarakat sipil membuat aktivis geram. Mereka menilai penyadapan terhadap siapapun seharusnya diusut tuntas karena merupakan pelanggaran HAM.
•
CR 36
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info