Junaedi Saibih, advokat sekaligus akademisi yang diputus bebas dalam perkara dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus CPO dan perkara lainnya, mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah hukum ini ditempuh untuk menuntut pelaksanaan rehabilitasi menyeluruh, termasuk pemenuhan hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten).
Penasihat hukum Junaedi, Eric Sutawijaya, mengatakan bahwa proses hukum yang dijalani kliennya telah menimbulkan kerugian moril yang besar terhadap nama baik, reputasi, dan kehormatan Junaidi, baik di masyarakat maupun lingkungan kerja. Eric menegaskan bahwa Pasal 173 dan Pasal 176 KUHAP 2025 secara khusus menjamin hak ganti rugi serta rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas dari segala tuntutan hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Menurut Eric, penggunaan mekanisme praperadilan, yang harus diputus dalam jangka waktu tujuh hari, bertujuan agar pemulihan terhadap korban salah peradilan (miscarriage of justice) dapat dilaksanakan secepat mungkin.
Baca Juga:
- Junaedi Saibih Divonis Bebas dari Dakwaan Suap dan Rintangi Penyidikan
- Menakar Putusan Bebas Junaedi Saibih dalam Kasus Merintangi Penyidikan
“Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menambah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Eric dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026).
Eric menjelaskan, permohonan tersebut semata-mata diajukan agar hak rehabilitasi yang tercantum dalam amar putusan memperoleh bentuk pelaksanaan yang konkret sesuai dengan amanat pemulihan hak dalam KUHAP.
Selain pemulihan hak yang tercantum dalam amar putusan, Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 775 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menegaskan bahwa Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M. berhak atas pemulihan menyeluruh. Pertimbangan tersebut juga telah ditegaskan kembali oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Siaran Pers Nomor SP-01/Humas/PN.JKT.PST/III/2026 pada 4 Maret 2026.
