Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutus bebas advokat sekaligus akademisi Junaedi Saibih dari dua dakwaan penuntut umum. Pertama, pemberian suap kepada hakim Djuyamto dkk., dan kedua, merintangi penyidikan dalam tiga perkara korupsi, yaitu kasus timah, Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng, serta kasus impor gula.
Majelis merangkum 13 pertimbangan yang menjadi dasar membebaskan Junaedi. Pertama, menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada Senin, 2 Maret 2026 pukul 11.18 WIB sebagai landasan konstitusional yang menentukan dalam memeriksa dan memutus perkara ini.
Putusan itu sendiri menyatakan frasa "secara langsung maupun tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perkara ini diajukan oleh Hermawanto yang berprofesi sebagai advokat.
Baca Juga:
- Menakar Putusan Bebas Junaedi Saibih dalam Kasus Merintangi Penyidikan
- "Rem Cakram" Batasi Potensi Kriminalisasi Advokat dalam Pasal 21 UU Tipikor
- Junaedi Saibih Divonis Bebas dari Dakwaan Suap dan Rintangi Penyidikan
"Kedua, dalam ilmu hukum pidana dikenal ajaran kausalitas (conditio sine qua non) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap penentuan tanggung jawab pidana harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang nyata antara perbuatan pelaku dan akibat yang dilarang undang-undang, serta bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan pelakunya harus memiliki kesalahan. Majelis Hakim tidak menemukan causal verband dimaksud dalam perbuatan terdakwa," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangan tertulisnya.
Ketiga, skema pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan gugatan perdata merupakan upaya hukum yang sah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan KUHPerdata.
Sepanjang sesuai aturan perundang-undangan, langkah pembelaan tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur "dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung" pada Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor.
