Terbaru

Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat Jadi Sorotan Seminar Internasional FH Unpatti

Putusan MK menegaskan hutan adat memiliki kedudukan berbeda dari hutan negara. Pengakuan formal diperlukan untuk memberikan kepastian subjek, batas wilayah, dan perlindungan hak masyarakat.
•
Ady Thea DA

MKMK Tolak Aduan Etik 9 Hakim MK Terkait Perkara Ijazah Gibran

MKMK menegaskan bahwa terdapat ketentuan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan sebagai salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
•
M. Agus Yozami

Jalan Terjal Mengadili Krisis Iklim, Sulitnya Membuktikan Siapa yang Bertanggung Jawab

Perbedaan kepentingan penggugat, kompleksitas pembuktian ilmiah, dan kontribusi banyak pihak membuat litigasi iklim menghadapi tantangan tersendiri.
•
Firyalfatin

Peraturan Publik dan Risiko Kerugian Keuangan Negara Batasi Ruang Gerak BUMD

Banyaknya peraturan berdimensi publik yang mengatur mengenai kekayaan negara/daerah yang dipisahkan sebagai salah satu sumber keuangan negara membuat ruang gerak BUMD terbatas, sehingga mereka tidak memiliki daya saing yang seimbang dibandingkan dengan perusahaan swasta.
•
CR 36

Regulasi Belum Akomodasi Kebutuhan Bisnis, BUMD Butuh Ruang Lebih Fleksibel

Sejumlah ketentuan dinilai perlu dievaluasi, mulai dari aturan kepemilikan saham 51 persen, pengelolaan anak perusahaan, hingga pemanfaatan aset daerah untuk mendukung kegiatan usaha.
•
Willa Wahyuni

Dekan FHUI: Adhyaksa Chambers Bisa Perkuat Keadilan Ekonomi Nasional

Penyelesaian sengketa di dalam negeri dinilai dapat melindungi kepentingan ekonomi nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan pelaku usaha.
•
Firyalfatin

Dugaan Penyadapan Ilegal Libatkan Eks Kapolri, Pakar Dorong Pengawasan Eksternal oleh Hakim

Hakim seharusnya memegang peran sentral melalui mekanisme judicial scrutiny. Peran tersebut diperlukan untuk menilai keabsahan tindakan penyadapan, termasuk konsekuensi hukum terhadap alat bukti yang diperoleh melalui penyadapan yang tidak sah.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Kemendagri Dorong Transformasi BUMD dengan Memperkuat Fungsi Hukum dan GCG

BUMD harus diberikan ruang untuk dikelola secara professional.
•
Aji Prasetyo

Ketika Perempuan Mencari Keadilan, LBH APIK Jakarta Hadir Menjadi Ruang Aman

Menghadapi stigma, keterbatasan penegakan hukum, hingga maraknya kekerasan berbasis gender online, LBH APIK Jakarta konsisten mendampingi perempuan dan mendorong perubahan sistem hukum.
•
Firyalfatin

Bukan Lagi Cost Center, Tim Legal BUMD Perlu Bertransformasi Menjadi Mitra Strategis Bisnis Perusahaan

Praktisi hukum perusahaan disarankan agar tidak hanya menguasai aspek hukum, perlu juga memahami dasar-dasar keuangan, laporan keuangan, serta karakteristik sektor bisnis perusahaan tempat bekerja.
•
Hanifah Dwi Jayanti

BUMD Butuh Modal Ekspansi? Simak Alternatif Pembiayaan RDPT hingga Sekuritisasi Aset

BUMD tak perlu lagi bergantung pada APBD atau pinjaman bank untuk berekspansi. Lewat Legal BUMD Summit 2026, para Partner Dentons HPRP membeberkan strategi tumbuh pesat melalui pembiayaan alternatif, kepatuhan aturan daerah, serta uji tuntas (due diligence) aset sejak awal.
•
Aji Prasetyo

Dari Syarat Uang Pisah Resign Hingga Kriteria Gratifikasi yang Dilarang

Diulas pula Perkara PMK Melalui Arbitrase hingga Resign Saat Masa Ikatan Dinas.
•
Tim Hukumonline
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info