Beberapa waktu lalu, saya menulis sebuah opini dengan judul “Karhutla dan Kemunduran Penegakan Hukum” (Kompas, 20 September 2026). Tulisan tersebut memberikan kritik terhadap Pasal 613 ayat (3) KUHP, yang berbunyi “[d]alam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.” Ketentuan ini meminta agar sanksi pidana yang ada di dalam UU non-pidana diterapkan setelah sanksi administratif, pembinaan, atau sanksi non pidana lainnya diterapkan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa ketentuan KUHP memiliki potensi besar untuk menghambat penegakan hukum lingkungan, termasuk untuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ini adalah sebuah kemunduran, karena selama ini penegakan hukum pidana Karhutla tidak pernah mempersoalkan apakah terdakwa telah dikenakan sanksi administratif sebelumnya.
Tulisan tersebut dibantah oleh Sdr. Albert Aries dalam tulisannya “Karhutla Kejahatan Ekonomi atau Administrasi?” (Kompas, 30 September 2026). Bantahan tersebut pada dasarnya hendak menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana atas Karhutla, yang saat ini sedang dilakukan, dapat tetap dijalankan tanpa terganggu Pasal 613 ayat (3) KUHP. Setidaknya terdapat tiga alasan yang dikemukakan untuk pandangan ini. Pertama, Pasal 613 ayat (3) KUHP ditujukan bagi pembuat UU, bukan bagi penegak hukum. Dengan cara seperti ini, Pasal 613 ayat (3) KUHP tidak menghambat proses penegakan hukum pidana atas kejahatan lingkungan. Kedua, Pasal 613 ayat (3) KUHP hanya diberlakukan apabila tindak pidana yang diatur dalam UU sektoral juga merupakan pelanggaran administratif yang dikenakan sanksi administratif menurut UU yang sama. Dengan cara ini, pembakaran lahan tetap dapat dipidana karena UU sektoral hanya memuat ancaman pidana bagi perbuatan ini, tanpa adanya sanksi administratif. Ketiga, Pasal 53 ayat (2) KUHP mengharuskan hakim mengutamakan keadilan apabila terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum. Karena dalam konteks lingkungan keadilan ini cukup sering diterjemahkan sebagai in dubio pro natura, jika ragu pilihlah alternatif yang pro lingkungan, maka pemidanaan terhadap kejahatan lingkungan dapat tetap dilakukan. Alasan-alasan tersebut perlu diperiksa satu per satu.
Pasal 613 ayat (3) KUHP untuk Pembuat UU?
Pandangan bahwa Pasal 613 ayat (3) KUHP ditujukan bagi pembuat UU, dan bukan penegak hukum, tidaklah sesuai dengan fakta. Ketentuan ini menggunakan kata “penerapan”, yang lebih tepat dipahami dalam konteks penegakan hukum, bukan dalam konteks pembuatan peraturan.
Selain itu, dalam sosialisasi KUHP dan KUHAP, Wakil Menteri Prof. Hiariej secara tegas menyatakan “[k]arena KUHP dan UU Penyesuaian Pidana ini satu kesatuan saya minta dan titip betul kepada aparat penegak hukum, tolong baca betul-betul pasal [sic!] 613 ayat 3” (Pasal 613 KUHP Jadi Kunci, Penegak Hukum Diminta Utamakan Sanksi Administratif,” hukumonline.com, 6 Mei 2026). Bahkan, pemerintah sendiri menganggap Pasal 613 aya (3) KUHP adalah pedoman dalam penegakan hukum, bukan pembuatan UU.
Pasal 613 ayat (3) KUHP Hanya untuk Pelanggaran Administratif?
Argumen Pasal 613 ayat (3) KUHP hanya berlaku apabila sebuah pelanggaran diancam dengan sanksi pidana sekaligus sanksi administratif adalah pandangan yang tidak akurat. Pasal 613 ayat (3) KUHP tidak memuat syarat adanya dua ancaman sanksi tersebut.
Pasal 613 ayat (3) KUHP tidak hanya menyebut sanksi administratif sebagai alternatif dari sanksi pidana, tetapi juga pembinaan dan sanksi non pidana lainnya. Mengingat kemungkinan pembinaan dan sanksi lainnya selalu terbuka dan dapat dilakukan, sangat mungkin bahwa sanksi pidana pada akhirnya memang selalu dijatuhkan belakangan setelah sanksi lainnya.
Penulis bukan sedang membenarkan penerapan sanksi pidana yang terlalu mudah. Sebaliknya, penerapan pidana secara membabi-buta perlu dihentikan dan diubah. Namun, materi norma Pasal 613 ayat (3) KUHP adalah perubahan yang keliru dan berbahaya bagi penegakan hukum. Alih-alih membunuh tikusnya, dengan melakukan penyisiran dan perubahan pada ketentuan pidana bermasalah di dalam UU non pidana, Pasal 613 ayat (3) KUHP justru membakar lumbungnya, dengan membuat sanksi pidana dalam UU non pidana tidak dapat diterapkan, hanya karena sanksi tersebut tidak diatur dalam UU pidana.
