WALHI Dorong Penguatan Komunitas dan Reformasi Hukum Lingkungan
Terbaru

WALHI Dorong Penguatan Komunitas dan Reformasi Hukum Lingkungan

Selain mengorganisasi masyarakat, WALHI mendorong pengakuan rights of nature serta menyoroti pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya berfokus pada pelaku di tingkat bahwa.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring di Jakarta, Jumat (11/9/2026). Fotografer / Hilman Fathurrahman Wicaksana
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring di Jakarta, Jumat (11/9/2026). Fotografer / Hilman Fathurrahman Wicaksana

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menempatkan penguatan komunitas sebagai salah satu bagian penting dalam kerja advokasi lingkungan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat memahami persoalan lingkungan sekaligus menyuarakan kepentingan dan hak mereka terhadap sumber daya.

Direktur Eksekutif WALHI, Boy Sembiring menyampaikan, kerja pengorganisasian masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan. Suara rakyat tidak semestinya hanya disalurkan melalui organisasi masyarakat sipil, tetapi perlu muncul langsung dari komunitas.

“Karena itu kami memilih untuk memperkuat komunitas supaya suara dan dorongan perubahannya berasal dari masyarakat. Jadi bukan mobilisasi tapi memang pekerjaan yang pengorganisasian yang buat masyarakat jadi aktor utama dorongan perubahan-perubahannya,” ujar Boy kepada Hukumonline, Jumat (11/9/2026).

Ia menjelaskan WALHI mendorong masyarakat menjadi pihak yang aktif memperjuangkan perubahan di lingkungan mereka. Pendekatan ini sekaligus memperkuat pengetahuan masyarakat agar mampu memahami persoalan hukum, kebijakan, dan hak atas sumber daya yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Baca juga:

Dalam advokasinya, WALHI juga mendorong perubahan kerangka hukum lingkungan, salah satunya melalui pengakuan konsep rights of nature atau hak alam dalam sistem hukum nasional. Bersama masyarakat, WALHI berupaya memastikan kepentingan mereka masuk dalam agenda kebijakan, termasuk terkait pengakuan hak dan akses terhadap sumber daya.

“Kami sedang berupaya untuk agar Hukum Indonesia mengakui, merekognisi apa yang disebut dengan rights of nature. Kami mau kenalkan itu sekaligus mendorong pemerintah merekognisi itu,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info