Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menempatkan penguatan komunitas sebagai salah satu bagian penting dalam kerja advokasi lingkungan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat memahami persoalan lingkungan sekaligus menyuarakan kepentingan dan hak mereka terhadap sumber daya.
Direktur Eksekutif WALHI, Boy Sembiring menyampaikan, kerja pengorganisasian masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan. Suara rakyat tidak semestinya hanya disalurkan melalui organisasi masyarakat sipil, tetapi perlu muncul langsung dari komunitas.
“Karena itu kami memilih untuk memperkuat komunitas supaya suara dan dorongan perubahannya berasal dari masyarakat. Jadi bukan mobilisasi tapi memang pekerjaan yang pengorganisasian yang buat masyarakat jadi aktor utama dorongan perubahan-perubahannya,” ujar Boy kepada Hukumonline, Jumat (11/9/2026).
Ia menjelaskan WALHI mendorong masyarakat menjadi pihak yang aktif memperjuangkan perubahan di lingkungan mereka. Pendekatan ini sekaligus memperkuat pengetahuan masyarakat agar mampu memahami persoalan hukum, kebijakan, dan hak atas sumber daya yang berkaitan dengan kehidupan mereka.
Baca juga:
- Tak Hanya Manusia, WALHI Dorong Hak Alam Diakui dalam RUU HAM
- WALHI Serahkan Data 262 Korporasi Terindikasi Karhutla kepada Presiden
Dalam advokasinya, WALHI juga mendorong perubahan kerangka hukum lingkungan, salah satunya melalui pengakuan konsep rights of nature atau hak alam dalam sistem hukum nasional. Bersama masyarakat, WALHI berupaya memastikan kepentingan mereka masuk dalam agenda kebijakan, termasuk terkait pengakuan hak dan akses terhadap sumber daya.
“Kami sedang berupaya untuk agar Hukum Indonesia mengakui, merekognisi apa yang disebut dengan rights of nature. Kami mau kenalkan itu sekaligus mendorong pemerintah merekognisi itu,” ujarnya.
















