Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyerahkan laporan dan daftar perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Data tersebut diserahkan sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo yang sebelumnya meminta identitas korporasi yang diduga terlibat karhutla ditelusuri dan dilaporkan kepadanya.
Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian mengatakan, pihaknya menyerahkan data tersebut agar dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi dan menindaklanjuti dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla.
- Urgensi Pendekatan GEDSI dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Koalisi Reset Kehutanan Soroti Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Izin Karhutla
"Jadi sebenarnya ini adalah respon kami terhadap rapat yang dilakukan oleh Presiden kemarin, bahwa Presiden kan sebenarnya menginstruksikan untuk membuka data terkait dengan perusahaan-perusahaan yang terindikasi terbakar," kata Uli saat ditemui Hukumonline di wilayah Kemensetneg, Jakarta, Jumat (11/9).
Menurut Uli, WALHI memiliki data mengenai 262 korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran. Perusahaan tersebut terdiri atas pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, yang mayoritas merupakan perkebunan kelapa sawit, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
WALHI mengidentifikasi perusahaan berdasarkan keberadaan titik panas atau hotspot dengan jumlah minimal 10 titik pada setiap perusahaan. Dengan kriteria tersebut, WALHI menyebut 262 perusahaan sebagai daftar awal korporasi yang wilayahnya memiliki indikasi kuat mengalami kebakaran.
