Prabowo juga meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla. Presiden menekankan pengusutan tidak hanya berhenti pada pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga perlu menelusuri kepemilikan korporasi yang diduga terlibat.
"Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu semua izin-izinnya kita cabut HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," tutur Prabowo.
Adapun dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan karhutla dari 200 laporan polisi. Sebanyak 119 tersangka diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya karena kelalaian.
Polri juga sedang memproses hukum delapan korporasi. Selain itu, kepolisian mendalami 18 perusahaan yang dikenai sanksi pembekuan izin dan 42 perusahaan yang izinnya dicabut untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur pidana.
