Misinterpretasi Pasal 613 Ayat (3) KUHP untuk Karhutla?
Alternatif rumusan Pasal 613 ayat (3) KUHP dari Wibisana guna mengatasi konkurensi antara sanksi adm...
DPA untuk Pemulihan Lingkungan: Menegaskan Negara sebagai Trustee
DPA bukan sekadar instrumen untuk menunda penuntutan, melainkan peluang untuk menjadikan pemulihan l...
DPR Finalisasi RUU PPI Berkeadilan, Ditargetkan Rampung Awal 2027
Badan Legislatif DPR bersama pimpinan MPR telah memfinalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengen...
Miskonsepsi Pasal 613 ayat (3) KUHP
Pemerintah perlu betul-betul memikirkan bagaimana penegakan hukum pidana Karhutla di tengah batasan ...
Pengecualian Masyarakat Adat sebagai Pelaku Karhutla
Meskipun diperbolehkan dengan batas tertentu, mayoritas pelaku dalam putusan pidana yang ditemukan a...
Prof. Jimly Asshiddiqie: Persoalan Lingkungan Bersifat Sistemik, Tak Cukup dengan Instrumen Hukum Pidana
Diperlukan pula pergeseran paradigma dari pertumbuhan ekonomi yang kuat menuju strong sustainability...
Kerugian Ekologis Karhutla
Idealnya pembaharuan aturan terkait perhitungan kerugian ekologis perlu segera dibuat dan harus mela...
Kementerian Lingkungan Hidup Siapkan Aturan Pelaksana Skema Take and Pay PSEL
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ("KLH/BPLH") tengah menyiapkan atur...














